by

Inspektorat Diminta Buka 12 Desa Bermasalah DD

AMBON,MRNews.com,- Anggota komisi I DPRD kota Ambon Cristianto Laturiuw meminta Inspektorat kota Ambon membuka atau menyampaikan ke pubik data 12 dari total 30 desa atau negeri di kota Ambon yang laporan keuangan penggunaan dana desa (DD) tahun 2018 dan 2019 berjalan menurut pemeriksaan Inspektorat masih bermasalah.

“Terkait rapat kerja komisi II periode lalu dengan Inspektorat soal DD di kota Ambon, laporan yang disampaikan ternyata dari total 30 desa-negeri, laporan keuangan 18 desa dinyataan bersih, sementara 12 desa bermasalah baik di 2018 pun 2019 yang sementara berjalan. Tapi sampai saat ini, 12 desa itu tidak pernah disebutkan nama desanya, lalu persoalannya apa,” tukas Laturiuw kepada media ini di Balai Rakyat DPRD kota Ambon, Senin (11/11/19).

Sekarang bila didiamkan persoalan seperti ini menurutnya, pasti muncul pertanyaan 12 desa bermasalah di 2018 masalahnya dimana. Sebab kondisi ini, desa yang bermasalah harus juga dipikirkan soal aliran dana lagi ke mereka. Maka harus bisa diselesaikan dulu, tidak boleh dibiarkan. Apalagi kurang dua bulan menatap akhir tahun 2019.

“Kita kemarin juga sudah berpikir, kalau misalnya masalah tahun 2018 belum dibuka atau diselesaikan, nanti pasti muncul lagi masalah di 2019. Karena itu penting sebutkan dulu sampai saat ini 12 desa yang menurut Inspektorat bermasalah laporan keuangannya sehingga bisa diketahui,” bebernya.

Penting juga diakui politisi Gerindra, sebagai kepala daerah walikota Ambon juga bisa mengkonfirmasi baik kepada pimpinan kecamatan, kepala desa negeri, raja setempat di wilayah-wilayah mana bermasalah, dipanggil, dikoordinasikan kepada mereka masalahnya apa, administratif atau mungkin ada penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hal lainnya. Sebab sampai sekarang data tidak pernah terbuka ke DPRD maupun publik..

Dirinya berharap, dalam konteks pengembangan atau peningkatan kedepan, supaya penggunaan DD bisa lebih bermanfaat dan terarah serta tepat sasaran, bila ada masalah-masalah seperti demikian tidak boleh dipelihara tapi segera dituntaskan agar jelas. Karenanya, beberapa hari lalu dalam rapat kerja awal komisi I dengan OPD mitra, komisi sudah mengkonfirmasikan, walau nanti masuk pembahasan APBD 2020, tetapi khusus dinas terkait DD yaitu DP3MD nanti akan fokuskan kepada mereka soal desa-desa masih masalah soal pengelolaan DD, supaya bisa diinfentrasir.

“Tugas DPRD dalam konteks ini bukan untuk menghakimi mereka, tapi mau cari tahu masalahnya apa supaya dewan juga bisa menawarkan solusi kepada mereka. Tapi kalau kita hanya mengetahui jumlahnya tanpa tahu nama desa dan masalahnya, lalu solusi apa yang mau disampaikan. Karena dikhawatirkan jangan sampai persoalan ini berpengaruh sampai ke semua hal,” jelasnya.

Pihaknya bahkan sudah pertegas ke DP3MD untuk mengkonfirmasi data ke pihak Inspektorat soal data temuan desa bermasalah DD 2018 supaya sebagai penanggungjawab bisa menyelesaikan dengan memanggil desa-desa tersebut dan mencari tahu alasan masih tertinggal atau masalahnya. Meski begitu, fungsi komunikasi dan koordinasi pertama ada di tangan inspektorat. Sebab tugasnya bukan sekedar menemukan tapi kalau tidak pernah membuka temuan untuk diselesaikan, tentu jadi hambatan.

“Apalagi ini sudah mau memasuki babakan tahun anggaran baru 2020. Biarkan problem 2018-2019 dituntaskan dulu. Supaya masuk 2020 tidak ada masalah, sehingga tidak tumpang tindih masalah. Intinya sekarang, kami belum bisa memberikan soal pendapat dan pikiran karena kita belum tahu akar masalahnya apa?. Ini soal temuannya apa? masih juga belum disampaikan 12 desa masih bermasalah. Sampai sekarang rincian data desa-desa bermasalah dengan DD belum ada,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed