by

DPRD Marathon Selesaikan Pembahasan KUA PPAS dan APBD Maluku Tahun 2020

AMBON,MRNews,com.- DPRD Provinsi Maluku, bekerja secara marathon untuk menyelesaikan proses pembahasan terhadap dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafom Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020 yang telah disodorkan Pemerintah Provinsi Maluku, Jumat (22/11) pekan lalu.

“DPRD sementara melakukan pekerjaan marathon terhadap pembahasan penyelesaian KUA PPAS dan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020. Sejak penyerahan, seluruh fraksi dan komisi telah melakukan rapat kerja dengan pemerintah daerah, bahkan hari Minggu kemarin juga masih dilanjutkan dengan rapat kerja,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (26/11).

Menurutnya, untuk menyelesaikan pembahasan KUA PPAS dan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020, dikejar oleh deadline waktu yang telah diberikan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri kepada Provinsi Maluku hingga 30 November 2019.

Karena itu terkait batas waktu pemerintah pusat yang disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi Maluku, untuk sesegera mungkin menyelesaikan proses pembahasan maksimal tanggal 30 November 2019. Dengan segala keterbatasan itu, maka DPRD Maluku diakui politisi Gerindra sampai kemarin, masih tetap melanjutkan rapat, dan siang kemarin, seluruh masukan dari fraksi-fraksi dan komisi-komisi sudah disampaikan kepada pemerintah daerah menjadi daftar inventarisasi masalah yang nanti dilanjutkan dengan rapat kerja Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Maluku bersama tim anggaran dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku.

“Nah, pagi ini DPRD juga akan menggelar rapat kerja pimpman dan anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam rangka pembahasan DIM Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku, tekait dengan Rancangan KUA dan PPAS RAPBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020,” kata Sairdekut.

Menurutnya, seluruh proses pembahasan bisa diselesaikan tepat pada waktu, sehingga Pemerintah Provinsi Maluku tidak di finalti. Namun demikian, dia juga meminta Pemprov Maluku untuk melakukan langkah antisipasi, jika terjadi keterlambatan.

“Sebagai langkah antisipasi, DPRD sudah mendorong pemerintah daerah untuk juga harus melakukan antisipasi dengan melayangkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri yang pada intinya itu bisa menerangkan, bahwa proses ini (pembahasan) sementara berjalan, dan diusahakan untuk sebelum tanggal 30 November itu sudah selesai. Akan tetapi, jika misalnya melebihi tanggal 30 November, mungkin ada toleransi dari pemerintah pusat,” demikian Sairdekut. (MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed