by

DPRD Maluku Minta Bupati Malteng “Malu” pada TNI-Polri

AMBON,MRNews.com,- Bupati Maluku Tengah (Malteng) Tuasikal Abua tak hadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPRD Maluku dan TNI/Polri di Gedung Parlemen Karang Panjang Ambon, Kamis (10/3).

Tuasikal Abua hanya mengirim perwakilan untuk mencakapkan terkait perkembangan masalah penanganan konflik kemanusiaan antara Kariu dan Pelauw-Ory.

Ketidakhadiran Bupati Malteng dua periode itu pun mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Elwen Roy Pattiasina. Menurutnya, ini bukan pertama kalinya Abua tidak penuhi undangan DPRD Maluku.

“Tolong sampaikan kepada Bupati apakah katong seng malu orang luar yang datang menyelesaikan katong pung persoalan?. Kapolda Maluku setiap kita undang beliau selalu hadir. Beliau punya keinginan kuat untuk perdamaian kita,” ujarnya salut.

Pattiasina lantas menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif dan Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Arnold Ritiauw atas kerja keras dalam melakukan rekonsiliasi dan selalu penuhi undangan DPRD.

Hal senada juga disampaikan Jantje Wenno, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku. Ia mengaku Kapolda dan Pangdam Pattimura terus bekerja keras untuk merajut perdamaian di Maluku.

“Pak Kapolda Maluku adalah pimpinan yang baik karena selalu ada ditengah-tengah masyarakat, dan kami akan mengajukan untuk memberikan warga kehormatan kepada beliau (Kapolda),” terangnya.

Sementara itu,diihadapan anggota Komisi I DPRD Maluku, perwakilan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Maluku Tengah, Kapolda menginginkan adanya dua aksi nyata yang dilakukan dalam penyelesaian persoalan antara warga Negeri Pelauw dan Kariu.

Dua aksi nyata yang diharapkan dapat segera diselesaikan adalah pertama mengenai pemulihan pasca konflik, dan kedua yaitu mengembalikan warga Kariu yang mengungsi di Aboru ke Negeri Kariu.

“Ini perlu proses kita dengan Kodam dari awal sudah melakukan tahapan-tahapan, mulai dari kita melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan di lapangan, kita melakukan pembersihan dan sebagainya, dan sampai saat ini situasi cukup kondusif,” kata dia di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Kamis (10/3/22).

Dia sarankan agar pemulihan pasca konflik segera berjalan. Dimana didalamnya terdapat tahapan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap warga Kariu yang masih mengungsi di Aboru.

“Kemarin kita lakukan pra rekonsiliasi di Polresta Ambon. Hadir juga Bupati Maluku Tengah dan perangkat-perangkatnya. Saya sampaikan diplomasi (perdamaian) itu tidak ada sekali dua kali baru selesai (agar selalu optimis),” kata Kapolda.

Kala itu, Orang nomor 1 Polda Maluku ini berharap dalam mewujudkan rekonsiliasi perdamaian dapat dilakukan dengan membentuk tim terpadu.

“Tapi saya berharap untuk membuat mandat orang-orang yang betul-betul ditunjuk untuk rekonsiliasi. Saya kira ini penting, dari Pelauw siapa-siapa saja, dari Kariu juga siapa-siapa saja agar mereka nantinya dapat memberikan masukan kepada tim rekonsiliasi,” katanya.

Mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur ini mengaku sangat optimis dan tetap semangat untuk mewujudkan perdamaian di bumi Para Raja-raja ini, khususnya di Pulau Haruku.

“Saya akan tetap semangat (mewujudkan perdamaian di Maluku), sampai mandat saya ditarik bapak Kapolri,” tegas Kapolda yang disambut applause atau tepuk tangan dari peserta rapat dengar pendapat tersebut.

Pemulihan pasca konflik, kata Kapolda, di dalamnya terdapat sejumlah tahapan yaitu rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Saudara-saudara kita yang masih di Aboru ini tentu membutuhkan kehidupan berjalan normal menyangkut sandang, pangan, dan papan,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed