by

DPRD Maluku Desak CV SBM Tuntaskan Hak Warga

-Parlemen-382 views

AMBON,MRNews.com.- Komisi II DPRD Maluku menindaklanjuti penyelesaian penyerobotan lahan adat Sabuai, Kabupaten Seram Bagian Timur oleh CV Sumber Berkat Makmur (SBM) dengan menggelar rapat mitra bersama Dinas Kehutanan Maluku dipimpin Ketua Komisi II Saudah Tethool.

Kepala Dinas Kehutanan Maluku, Sadli Lie menjelaskan, jika CV SBM wajib untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) namun jika berhubungan dengan penyerobotan lahan adat maka memerlukan pengukuran titik koordinat pada peta. Dirinya juga menyebutkan jika ijin IPK diberikan sejalan dengan ijin Perkebunan Pala yang dikantongi CV SBM.

“Penebangan jika diluar area dan dimaksudkan telah memasuki area lahan adat maka memerlukan pengukuran dengan memasang titik koordinat pada peta dengan menggunakan GPS. Namun untuk seluruh kewajiban sesuai aturan yang berlaku maka CV SBM wajib melunasi. Saat ini ijin CV SBM telah dicabut namun seluruh kewajibannnya harus diselesaikan” ujar Sadli Liie, Selasa (3/3).

Sementara itu, anggota Komisi II, Aziz Hentihu mengatakan, jika komisi perlu mendesak CV SBM untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya baik itu bagi negara, daerah dan masyarakat sekaligus tunggakan upah karyawan.

Ditekankan Hentihu, jika hak telah diambil dengan mengambil batang pohon maka semua kewajiban sesuai ketentuan mesti diselesaikan tepat waktu sehingga tidak ada yang dirugikan.

Hal yang sama pula dikatakan, anggota Komisi II, Fredek Rahakbauw, jika masalah penyerobotan lahan Sabuai mesti diselesaikan juga secara adat dengan tidak merugikan pihak manapun termasuk hak dan kewajiban.

Ketua Komisi II , Saudah Tethool juga berharap agar permasalahan Sabuai dapat terselesaikan dengan baik termasuk membebaskan 2 warga Sabuai yang ditahan.

Diketahui beberapa waktu lalu, Aliansi mahasiswa adat Welyhata melakukan aksi demontrasi di kantor DPRD Maluku meminta agar DPRD Maluku mendesak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku menjelaskan status izin yang dikantongi CV. Sumber Berkat Makmur terkait pengolahan hutan adat Sabuai di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Melalui penyataan sikap yang ditandatangani koordinator aksi yakni, Yosua Ahwalam, Alvin Nahady, Ogeunius Itihuny, Matheos Rehena dan Harus Matayane memuat point mendesak Gubernur Maluku, Murad Ismail mencabut izin CV Sumber Berkat Makmur serta mengevaluasi Kadis Kehutanan Provinsi Maluku dan Kadis Kehutanan Kabupaten Seram Bagian Timur.

Aksi juga mendesak Kapolda Maluku untuk mencabut status tersangka yang telah ditetapkan oleh Polsek Werinama terhadap dua orang warga Sabuai yaitu, Kaleb Yamarua dan Stevanus Ahwalam sekaligus mencopot Kapolsek Werinama.

Aksi juga meminta agar DPRD Provinsi Maluku memerintahkan CV Sumber Berkat Makmur mengganti rugi kepada masyarakat adat Sabuai atas tindakan penyerebotan terhadap hutan adat. Usai demontrasi, Anggota Komisi II DPRD Maluku melakukan tinjauan lapangan yang diikuti dengan rapat mitra guna membahas penyelesaian masalah. (MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed