by

DPRD Inisiasi Ranperda Hak Protokoler Pimpinan & Anggota

AMBON,MRNews.com,- DPRD Kota Ambon menginisiasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang hak protokoler pimpinan dan anggota untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda.

Pengusulan Ranperda itu disampaikan melalui rapat paripurna DPRD secara virtual bersamaan penyerahan rancangan KUA-PPAS perubahan APBD 2020 dan 2021 dari pemerintah kota (Pemkot) Ambon, Selasa (15/9).

Wakil ketua DPRD kota Ambon Rustam Latupono mengakui, Ranperda hak protokoler pimpinan dan anggota DPRD memang sudah diagendakan jauh hari sebelum pandemi Covid-19. Hanya saja karena Covid jadi baru akan melaksanakan pembahasan.

Sebenarnya diakui Latupono, ada tiga produk aturan diinternal DPRD, yaitu terkait hak protokoler, kode etik dan tata cara beracara. Tiga produk internal DPRD yang akan diselesaikan dimasa sidang ini.

“Dua yang terakhir itu sifatnya peraturan DPRD jadi tidak perlu. Karena peraturan jadi akan dibentuk tiga Oansus. Pansus bahas kode etik, tata cara beracara, serta hak protokoler pimpinan dan anggota DPRD,” tukas politisi Gerindra usai memimpin paripurna di ruang kerjanya.

Bersamaan dengan pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD 2020, Latupono berharap, dalam waktu yang ada dapat diselesaikan. Sehingga tahun depan sudah ada produk DPRD tentang kode etik dan tata cara beracara DPRD.

“Selama ini kita masih pakai payung hukum di DPRD hanya memakai tata tertib (Tatib) secara umum. Tapi kalau sudah ada kode etik dan tata cara beracara maka dia lebih spesifik,” harap legislator tiga periode itu. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed