by

DPRD Dorong Segera Keluarkan Perwali Tindaklanjuti Inpres 6/2020

-Kota Ambon-133 views

AMBON,MRNews.com,- DPRD Kota Ambon mendorong pemerintah kota (Pemkot) Ambon segera mengeluarkan peraturan walikota (Perwali) untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

“Pemkot harus secepatnya mengeluarkan Perwali untuk menindaklanjutinya agar mengatur secara teknis regulasi tersebut. Karena harus dengan aturan lah masyarakat diberikan penegasan. Jadi masyarakat jangan diberi kebebasan, keleluasaan dalam bertindak atau berperilaku dalam kehidupan,” tukas sekretaris komisi I DPRD Saidna Azhar Bin Tahir di Ambon, Senin (10/8).

Pasalnya kata politisi PKS, sampai saat ini virus corona di Maluku belum menunjukkan trend penurunan. Bahkan di kota Ambon sendiri justru mengalami peningkatan sehingga kota Ambon kembali masuk ke zona merah.

“Tentu ini harus menjadi perhatian serius dari Pemkot dalam upaya melakukan langkah-langkah preventif agar penyebaran COVID-19 dimasyarakat tidak terjadi signifikan. Maka kami dorong Perwali segera dikeluarkan supaya Pemkot dapat meningkatkan disiplin protokoler dan penegakan hukum,” tandas anggota DPRD dua periode.

Sementara wakil ketua DPRD Rustam Latupono menyatakan, sebagai mitra tentu perlu mendorong hal itu segera direalisasi. Pasalnya Pemkot sendiri menyatakan salah satu faktor Ambon kembali masuk zona merah karena kelalaian atau ketidakpatuhan masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara baik dan benar.

“Agar pelaksaannannya bisa diimplementasi dengan baik. Artinya ada panduan bagi Pemkot dalam meningkatkan disiplin protokoler dan penegakan hukum terhadap pelanggar. Semua demi Ambon bisa keluar dari zona merah ke orange dan zona aman, hijau. Intinya yah harus ada kesadaran masyarakat agar patuh dan jalankan protokol kesehatan sepenuh hati,” tutur Latupono via seluler.

Terkait dorongan DPRD itu, Kabag Hukum Pemkot Ambon Jhon Slarmanat mengaku, pihaknya akan mengeluarkan Perwali menindaklanjuti Inpres nomor 6/2020 tapi pasca didapatnya edaran atau pedoman dari Kemendagri bagi kepala daerah untuk mengeluarkan produk hukum didaerah.

“Kebetulan tadi beta baru koordinasi, edaran/pedoman dari Kemendagri tentang penyusunan peraturan kepala daerah terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 besok baru keluar. Kalau sudah ada, otomatis kita harus keluarkan peraturan kepala daerah,” terang Slarmanat saat dihubungi melalui telepon. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed