by

DPRD Desak Pemkot Lunasi Tunggakan PPI APBD BPJS

AMBON,MRNews.com,- Wakil Ketua Komisi I DPRD kota Ambon, Rovik Affifudin mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk secepatnya membayar atau melunasi iuran Penerima Bantuan Iuran (PPI) APBD BPJS Kesehatan atau Kartu Ambon Sehat (KAS) bulan Januari-Maret 2018 untuk 5454 orang masyarakat kota Ambon peserta. Pasalnya, kartu tersebut telah dibagikan, difungsikan dan dimanfaatkan masyarakat kota Ambon dalam pelayanan kesehatan.

“Kami mendesak Pemkot segera bayarkan iuran BPJSK/KAS yang tertunggak dari bulan Januari-Maret. Karena kartu tersebut sudah dibagikan, difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Sehingga nanti kita akan panggilan badan keuangan soal ini. Karena kerjasama dengan BPJS itu harus bayar per bulan, bukan triwulan,” tandasnya kepada media usai RDP bersama Dinkes Kota Ambon dan BPJS Kesehatan di DPRD kota Ambon, Rabu (14/3).

Dikatakan Rovik, karena merupakan kerjasama maka kewajiban pemerintah untuk membayar. Adapun alternatif untuk dana pembayaran iuran tersebut telah diusulkan bisa dipakai dari dana pajak cukai rokok sekitar 18 miliar. Dimana anggaran itu, setengahnya diperuntukan bagi infrastruktur dan setengahnya lagi untuk pelayanan kesehatan, sehingga bisa digunakan membantu masyarakat.

“Mungkin saja kedepan kita bisa pastikan semua masyarakat ikut daftar. Karenanya, tadi kita usulkan untuk buat Perwali atau Perda tentang standar masyarakat yang bisa mendapat KAS. Supaya ada standar baku dan tidak menggunakan standar lain. Saya telah garansikan pasti pemerintah akan bayar karena ini kerjasama. Cuma soal waktu, tapi harus cepat,” tegas politisi PPP itu.

Sementara itu, Kabid Pelayanan-SDM BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Astuti menjelaskan, terkait penjaminan kesehatan masyarakat daerah Pemkot Ambon telah bekerjasama dengan BPJS, dimana baru terdaftar 5454 orang dari sebanyak 7500 jiwa masyarakat kota Ambon masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PPI) APBD. Adapun alokasi iuran 23 ribu/jiwa/bulan dengan total Rp 190 juta lebih yang harus dibayarkan dari bulan Januari-Maret. Sehingga DPRD merasa harus meminta keterangan BPJS Kesehatan dan Dinkes kota Ambon terkait tunggakan iuran tersebut.

“Prosesnya sudah dilakukan dan akan segera dibayarkan, apalagi surat perintah membayar (SPM) telah ditindaklanjuti Dinkes, tinggal realisasi pembayaran. Dan telah disupport DPRD, pasti segera dibayarkan. Karena kapitasi kami terus bayarkan, kartu sudah tercetak dan didistribusikan. Berarti 5454 masyarakat penerima kartu sudah mengakses pelayanan kesehatan,” tandasnya.

Meski Pemkot belum membayar sampai bulan ketiga sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), bagi Astuti tidak maslah berarti dan tetap pelayanan kesehatan diberikan kepada peserta yang terdaftar dan mendapat kartu JKN/KIS atau di Ambon disebut KAS. Karena Pemkot akan tetap membayar dari Januari dan tidak bisa dinonaktifkan.

Dimana tambah Astuti, kartu kepesertaan tersebut akan aktif selama masa PKS berlaku sampai 31 Desember 2018, dan dimungkinkan mengalami perpanjangan. Kota Ambon, terhitung 1 Januari 2018 sudah tercover masuk dalam PPI APBD.

“Tahun lalu belum, baru tahun ini ada PPI APBD Jamkesda dan kota Ambon sudah 70 persen terdaftar sebagai peserta dari jumlah penduduk. Untuk keseluruhan 11 kabupaten/kota perhitungan provinsi, kepesertaan BPJS/JKN PPI APBD baru 71 persen dari jumlah penduduk dan masih ada 29 persen yang belum. Kabupaten/kota lain, pemerintahnya sudah memerintahkan untuk mengintegrasikan masyarakatnya yang tidak masuk dalam PPI APBN untuk dicover dalam PPI APBD Jamkesda,” tutupnya. (MR-05)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed