AMBON,MRNews.com,- Setelah menerima penyampaikan nota keuangan dan RAPBD kota Ambon tahun anggaran 2020, DPRD kota Ambon bakal marathon membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang diawali pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tiap dinas atau OPD Pemkot mulai pekan depan. Sebab deadline waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), harus tuntas dan ditetapkan APBD sebelum tanggal 30 November.
“Hari ini cuma kita akan membahas RKA dari masing-masing dinas. Jadi nanti sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh Bamus, itu nanti tanggal 11 November kita akan mulai pembahasan. Jadi dengan waktu yang ada, saya kira cukup untuk DPRD menyelesaikan seluruh proses pembahasan di komisi-komisi. Kami optimis sebelum tanggal 30 kita sudah tetapkan APBD 2020,” tukas Latupono kepada wartawan di Baileo Rakyat DPRD, Senin (4/11/19) usai memimpin paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD 2020 sekaligus tutup buka masa sidang.
Pembahasan RAPBD 2020 ini sebut Latupono jadi prioritas utama, meski dihadapkan dengan agenda lainnya. Sebab sesuai keputusan Bamus demikian fokus di pembahasan APBD. Sementara surat-surat masuk nanti diselesaikan sampai dengan bulan Desember.
“Intinya semua energi, kita akan maksimalkan untuk APBD karena ini penting untuk keberlangsungan pemerintah kota dan rakyat. Sebab APBD ini instrumen membangun kota dan implikasinya bagi kepentingan rakyat kota. Maka kita akan fokus dan optimis tuntas sebelum deadline waktu,” ujar Latupono.
Memang diakuinya, selama ini, kota Ambon dari tahun ke tahun tidak pernah terlambat penetapan APBD. Pihaknya akan mendalami nota keuangan dan RAPBD sehingga pembahasan lebih maksimal serta terfokus. Sebab dokumennya belum dibaca dan didalami DPRD. Namun harapannya tentu APBD 2020 kedepan dapat bermanfaat dari sisi kepentingan masyarakat di kota Ambon.
“Prinsipnya yang disampaikan walikota ada 1,2 Triliun APBD yang kita akan anggarkan 2020. Belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Ini progress yang baik bagi idealnya sebuah APBD. Saya yakin fokus kita, akan arahkan mungkin pada OPD teknis seperti BPBD, dinas PUPR, Dinsos agar pasca bencana ada proses recovery pada infrastruktur yang rusak dan butuh perbaikan seperti jalan, talud, sekolah dan fasilitas umum lain. Mudah-mudahan postur yang disampaikan ini APBD yang sehat. Kalau belanja langsung lebih besar dari tidak langsung, itu implikasi lebih besar kepada masyarakat dari belanja pegawai,” kuncinya. (MR-02)
Comment