DPRD Apresiasi Raihan Opini WTP Kota Ambon

AMBON,MRNews.com,- DPRD Kota Ambon memberikan apresiasi kepada pemerintah kota (Pemkot) yang kembali untuk kedua kali berturut-turut meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksaan keuangan (BPK) perwakilan provinsi Maluku terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2018.

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono kepada awak media menyatakan, raihan tersebut merupakan sebuah prestasi bagi kota Ambon. Sebab pengelolaan keuangannya dari sisi pelaporan memenuhi kriteria. Tentu diharapkan dengan diraihnya WTP kedua kali itu bisa terus dipertahankan di tahun 2019 dan kedepannya.

“WTP ini khan penilaian dari sisi pelaporan keuangan, tidak ada urusan dengan pelayanan publik. Jadi memenuhi standar-standar yang ditetapkan UUD, sehingga BPK memberi opini WTP. Semuanya dari laporan keuangan OPD-OPD, termasuk didalamnya sekretariat DPRD. Berarti harapannya prestasi ini bisa dipertahankan. Agar keuangan Pemkot dari waktu ke waktu lebih baik lagi, dan dia berpengaruh kepada mungkin ada bonus-bonus yang akan diberikan pemerintah pusat,” ujarnya di Gedung DPRD, Senin (27/5/19).

Diraihnya WTP untuk kedua kali, menurut politisi Gerindra, juga tidak terlepas dari peran pengawasan DPRD terhadap mitra-mitra kerja. Karenanya diharapkan, catatan-catatan atau rekomendasi dari BPK sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) dapat menjadi perhatian pemerintah untuk segera melengkapi laporan keuangan tersebut setelah hasil pemeriksaan diterima atau selama 60 hari.

“Namanya hal-hal positif, pastinya DPRD selalu mendukung dan mendorong untuk pencapaian-pencapaian itu terwujud. Harus diakui WTP ini juga berkat kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif dari aspek pengawasan. Jadi semua hal yang pemerintah kota capai, tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab DPRD juga, dari fungsi pengawasan,” tukas sekretaris DPC Gerindra kota Ambon itu.

Diketahui, opini WTP didapat karena Pemkot mampu menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

“Opini WTP kedua kali ini bukan akhir melainkan menjadi motivasi bagi Pemkot Ambon untuk terus bekerja lebih baik lagi. Kami sadar masih ada catatan-catatan BPK yang perlu diperhatikan, dan kami akan memberi perhatian penuh segera menyelesaikannya dalam waktu 60 hari sesuai ketentuan. Terima kasih bagi BPK yang membantu dan BPKAD kota Ambon yang bekerja keras sehingga hasil ini bisa dicapai,” akui Walikota Ambon, Richard Louhenapessy usai penyerahan LHP atas LKPD tahun 2018, di kantor BPK perwakilan Maluku-Negeri Lama, Senin (27/5/19). (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *