by

DPRD akan Tanyakan Dana Pensiun 12 Pegawai PDAM Ambon

AMBON,MRNews.com,- Komisi II DPRD Kota Ambon akan mengalokasi waktu untuk berkunjung ke Jakarta menemui Perpamsi pusat, asosiasi pensiunan pegawai perusahaan air minum dan Direksi PT AJB Bumiputra untuk mempertanyakan dana pensiun 12 pegawai PDAM Cabang Ambon.

“Kami akan kroscek soal dana Rp. 8 miliar sahan PDAM di Bumiputra selaku pemegang polis asuransi. Itu yang jadi konseren. Sebab problemnya bukan pada tahapan/tingkatan managemen yang ada di Bumiputra Ambon tapi secara nasional di pusat,” tegas ketua komisi II Jafry Taihuttu.

Atas dasar itu dan sesuai kebijakan komisi, menurut Jafry, mesti dibicarakan tuntas persoalan tersebut. Sebabnya penting bersama-sama Direktur PDAM dengan Walikota untuk bicara terkait kesinambungan prospek kesejahteraan pegawai PDAM serta dana pensiun pegawai.

“Kalau Bumiputra seperti ini mungkinkah bisa ada pihak ketiga yang bisa dijadikan mitra oleh PDAM untuk melihat tunjangan gaji pensiun 12 pegawai,” tanya Jafry usai RDP dengan Dirut PDAM Ambon, management Bumiputera dan perwakilan 12 pensiunan PDAM Ambon, Kamis (25/3).

“Artinya bisakah kami kembali ke Daperma Pamsi kalau problemnya ada di Bumiputera. Kalau balik, saham kita gimana, hangus tidak, atau dananya ikut serta,” sambungnya.

Pasalnya, kata Jafry, dana Rp. 8 miliar saham PDAM di Bumiputera termasuk nanti untuk membiayai juga gaji pensiun pegawai PDAM yang akan pensiun termasuk 12 orang yang belum dibayar. Dan apalagi tahun ini ada sekitar 20 orang akan pensiun.

“Makanya langkah-langkah harus diambil. Jangan kita hanya bicara soal UMR atau gaji karyawan lain sementara mitra kita sedang bermasalah dengan dana pensiun. Komisi akan surati resmi OJK untuk minta referensi terakhir sikap mereka terkait Bumiputra agar enak ketika Pemda & DPRD rapat internal,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Jafry, apakah Daperma Pamsi sebagai salah satu solusi kalau hasil OJK seperti itu. Karenanya selamatkan Rp 8 miliar ini yang harus ditanya juga ke Direksi Bumiputra di Jakarta.

“Alasan belum cair karena daftar antri dan dia berada salam pengawasan OJK sehingga prosesnya terhambat. Kalau ini tidak dituntaskan maka yang rugi adalah karyawan PDAM yang selalu setiap tahun bayar iuran PLS,” terangnya.

Sementara, Herlin Pattiruhu Kasubbag Administrasi Umum Personalia PDAM Kota Ambon menjelaskan, tunggakan gaji pensiun 12 pegawai terhitung dari tahun 2019 sampai Januari 2021.

“Kendalanya ada di Bumiputera pusat sebab daerah juga tergantung pusat. Jadi mekanismenya, kita PDAM klaim bagian kita ke Bumiputera di cabang, nanti mereka usul ke pusat. Kalau 12 orang maka hitungannya capai Rp 1,7 miliar sekian,” tandasnya.

“Info dari pihak Bumiputera Ambon Leny Hehanusa, kalau soal lambat dan cepat tergantung Bumiputera. Kita hanya usulkan hak kita ke mereka sebagai penyelenggara pensiun PDAM. Seharusnya seminggu selesai, tapi alasannya soal mekanisme,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed