by

DPP: Pimpinan Musda Diminta Tidak Tafsirkan Aturan Sendiri

-Politik-225 views

AMBON,MRNews.com,- Deadlocknya pelaksanaan Musda Golkar Kota Ambon untuk kesekian kalinya ikut menarik perhatian Wasekjen DPP Golkar Derek Loupatty. Loupatty pun meminta pimpinan Musda untuk tidak menafsirkan aturan partai semau sendiri.

Pimpinan Musda menurut Loupatty, harusnya memakai saja rujukan pasal 70 ayat 2 ART PG, dimana pemilihan dilaksanakan melalui tahapan penjaringan, pencalonan dan pemilihan. Tugas panitia dalam hal ini sterring committee (SC) itu penjaringan dan pencalonan, sedangkan tugas pimpinan Musda adalah pemilihan.

“Hasil SC kemarin itu apa dan siapa yang penuhi syarat 30 persen dukungan itu yang paling penting. Ada berapa calon? Kalau ada 2 bakal calon yah tetapkan sebagai calon, kalau ada satu yah tetapkan sebagai ketua terpilih. Nanti ada keberatan silahkan tempuh mekanisme ke DPP atau MPG,” sebutnya via WAG yang didapat media ini, Selasa (29/9) malam.

Hasilnya lanjut Loupatty, jikalau harus diulang proses Musda maka itu kewenangan DPP dan mahkamah partai Golkar (MPG) yang menentukan. Kalau tidak silahkan dibuat pengaduan, itu maknanya.

Tetapi ada tafsiran lain tentang syarat calon dan lainnya diakuinya, kewenangan ada pada DPP dan MPG yang berkompeten menilai dan membuat aturan, karena peraturan organisasi (P0) dan Juklak itu untuk dilaksanakan, jangan ditafsirkan sendiri oleh pimpinan Musda.

Menurutnya, semua pihak harus hati-hati jika hasil SC harus dibatalkan dan dibuat ulang akan berdampak pada kekacauan dan bila dibuat kader yang sengaja.

“Siap-siap kalau pengaduan ke dewan etik PG, baik SC atau pimpinan Musda yang melanggar akan berurusan dengan dewan etik, sanksinya dinonaktifkan dari kepengurusan dan dilanjutkan dengan P0 15 sanksi penegakan disiplin dan pemecatan, kalau terdapat unsur kesengajaan,” tegasnya.

Partai Golkar hari ini di DPP menurutnya, sangat taat pada aturan Musda-musda yang batal dan dilaksanakan ulang, DPD PG Kabupaten dan Kota yang diambil alih karena tidak melaksanakan aturan sesuai perintah AD dan ART.

“Seperti kasus Sumatera Utara, Papua Barat, Bintuni yang lagi DPP ambil alih hanya karena tidak taat dan laksanakan aturan dalam AD/ART. Ini contoh-contoh yang sekarang terjadi. Kita harap PG di Maluku akan tetap berpegang pada aturan main, maka situasi seperti ini tidak akan terjadi seperti molornya Musda Kota Ambon saat ini,” ingatnya.

Sementara pimpinan sidang Musda Golkar Ambon Yusry Mahedar mengaku, penundaan Musda lagi karena ketika mencabut skors dan melanjutkan untuk proses verifikasi calon ketua DPD didepan peserta Musda, terjadi debat panjang antara pendukung karena ada yang ingin lanjut dan minta diskorsing.

“Teman-teman peserta tidak mampu lahirkan satu kesepakatan, lanjut atau tidak. Dua kubu berbeda. Maka sidang ini saya skors sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Saya akan sampaikan kepada pimpinan DPD I untuk dibahas dirapat harian secepatnya untuk memutuskan, lanjut Musda atau karateker-kan DPD II kota Ambon,” sebutnya di kantor DPD Golkar Maluku.

Musda ini kata dia, tidak akan dibawa ke DPP. Sebab DPD I mampu menyelesaikan. “Hanya ada dua pilihan, sidang dilanjutkan atau kita carateker-kan. Kisruh yang terjadi subjektifitas dan kepentingan semua peserta dalam menggolkan kandidat mereka,” ungkap Mahedar.

Menurutnya, hasil kerja SC menabrak Julkak 02, sehingga perlu ada verifikasi dan konfirmasi didepan peserta Musda oleh pimpinan sidang.

Diantaranya SC mengeluarkan bahasa pernah menjadi pengurus kecamatan dan mengganti keterangan G30S/PKI dengan SKCK serta menambahkan bebas narkoba. Padahal ada 10 item paten yang dikeluarkan DPP PG lewat Juklak 02/2020.

“Harusnya SC mengcopy paste saja 10 item itu untuk melakukan verifikasi calon ketua DPD, bukan SC memunculkan poin-poin tertentu, dengan bahasa forum tambah kurang dalam Juklak itu. Tidak ada DPD Golkar didaerah yang berani otak atik Juklak itu, hanya terjadi di Kota Ambon,” tegas wakil ketua DPD Golkar Maluku.

Anggota SC Musda Fagi Fakaubun yang dikonfirmasi mengaku, kerja-kerja SC sudah mendapat legitimasi dari Juklak 02 bahwa menyangkut tahapan pemilihan ada dua kewenangan yang dimiliki SC adalah tahap penjaringan dan pencalonan. Tahapan itu mutlak.

“Hasil verifikasi yang telah kami lakukan, hanya satu calon yang memenuhi syarat pencalonan 30 persen. Legal standingnya jelas dihasilkan lewat proses yang benar. Ketika ada keputusan lain yang mengeliminasi kerja SC, maka Musda ini dianggap tidak sah. Seharusnya responsnya adalah melanjutkan hasil keputusan pleno SC untuk diumumkan,” bebernya.

Akan tetapi pimpinan sidang kata dia, tidak mengindahkan itu dan menjadi sumber kekacauan Musda.

“Kita tetap mempertahankan hasil kerja SC. Pimpinan sidang coba mendelegitimasi Juklak 02 dan melanggar AD/ART PG. Perubahan yang dilakukan sudah lewat tingkatan DPD II dan DPD I, sudah diselesaikan pada pleno I bahwa kembali ke Juklak,” kuncinya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed