by

DPD PDIP Ancam Sanksi Tegas Kader Pembangkang

-Parlemen-294 views

AMBON,MRNews.com.- Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi Maluku memberi peringatan keras jika ada kader partainya yang membangkang, dan tidak patuh pada perintah partai.

Peringatan itu terkait dengan rekomendasi kepada Calon Kepala Daerah (Calkada), yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. Jika tak sejalan maka akan diberikan sanksi tegas

Demikian disampaikan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Provinsi Maluku, Benhur G Watubun. Ditegaskan PDI Perjuangan tidak main-main jika ada kader yang tidak taat.

“Pasti kan orang bisa saja bicara, saya tidak mendukung ini dan itu. Tapi nanti kita lihat, kalau memang betul-betul mereka tidak patuh perintah partai, mereka tahu sendiri resikonya. Kalau mereka sudah tahu resiko, pasti keputusan yang diambil juga mereka sudah tahu konsekuensinya,” tegas Watubun kepada wartawan di Ambon, Selasa (20/10/20).

Watubun menegaskan, akan ada sanksi partai dan itu tugas bidang kehormatan. Seharusnya, lanjut dia, seluruh pengurus, kader dan simpatisan partai harus mengamankan rekomendasi yang ditandatangani langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, dalam diktum rekomendasi tersebut telah disampaikan beberapa hal. Yang pertama, partai memiliki pilihan dan sikap, untuk mengusung Calkada diempat kabupaten di Maluku yang selenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Kemudian dalam diktum itu juga ditegaskan, pengurus DPD, DPC, dan struktur partai wajib mengamankan rekomendasi dari DPP PDIP. Dan bagi kader tidak mengamankan rekomendasi itu, akan diberi sanksi. Jadi itu sudah jelas, sehingga kita tidak memiliki pilihan lain, selain tegak lurus untuk mengamankan keputusan ketua umum,” ujar Watubun.

Dia mengungkapkan, ada tingkatan pemberian saksi, tergantung dari seberapa besar kesalahan, atau indisipliner yang dilakukan oleh kader atau pengurus partai.

Saksi yang diberikan, bisa berupa pemberhentian atau saksi yang lebih tegas.

“Kalau soal pemecatan itu, sudah menjadi kewenangan DPP. Nah, kalau teguran baik tulisan maupun lisan, itu menjadi kewenangan DPD atau tingkatan partai dibawahnya,” demikian Watubun.(MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed