by

Diuji Publik, Ranperda PPB-TIK Maluku Ditarget Tuntas September

-Parlemen-40 views

AMBON,MRNews.com,- Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi (PPB-TIK) Provinsi Maluku yang diinisiasi komisi A DPRD Maluku, masuki pentahapan uji publik. Ketua Pansus Ranperda ini pun menyambut baik atas koreksi, masukan dari narasumber yakni Diskominfo-Sandi Maluku, Komisi Informasi Provinsi (KIP) dan Kanwil Kemenkumham Maluku terkait kewenangan-kewenangan daerah, juga aturan-aturan lebih tinggi, peraturan-peraturan terbaru.

“Intinya mereka ingin Ranperda ini betul-betul muatannya sangat kecil kemungkinan bias. Maka saya minta staf ahli yang menyusun draft akademik dan legal draftnya segera mengkoordinasikan dan memasukan semua pikiran baik itu, dari aspek yuridis, sosiologis, legalnya, juga redaksionalnya. Semuanya harus diakomodir dengan baik, kita bedah lagi karena masih sifatnya rancangan. Batas waktu DPRD ini akan purnabakti tanggal 16 September. Maka kita usahakan awal September sudah selesai semua prosesnya,” kata Ketua Pansus Ranperda, Melkias Frans disela-sela uji publik Ranperda di Elizabeth Hotel, Selasa (9/7/19).

Selanjutnya, kata Frans, rapat dengan pemerintah daerah. Karena uji publik ini juga bagian dari daftar infentarisasi masalah (DIM), apalagi kali ini berbeda. Dimana respons masyarakat dari berbagai elemen tinggi dan partisipasi narasumber juga tinggi dan terbuka. Karena semua berniat agar Ranperda ini bisa dilaksanakan dengan baik di Maluku dan menjembatani kepentingan pemerintah dengan masyarakat, organisasi lainnya, bahkan dengan investor yang akan datang ke Maluku. 

Pasalnya, diakui Frans, motivasi lahirnya Ranperda ini karena melihat kemajuan teknologi luar biasa pesat dan juga ada sejumlah perundangan yang mewajibkan pemerintah untuk transparansi informasi dengan e-government (e-gov). Apalagi atas dasar perintah Undang-undang lebih tinggi maka di daerah wajib membuat perundangan atau Perda. Karenanya, kalau Ranperda ini tidak cepat disiasati Maluku akan tertinggal bersaamaan kemajuan teknologi dan arus informasi teknologi yang cepat.

“Disadari Maluku sarana prasarananya belum lengkap. Kota Ambon saja semua wilayah belum terjangkau baik, apalagi daerah-daerah lain. Dengan lahirnya Perda ini sifatnya mengatur dan memerintah pemerintah daerah di tiap tingkatannya, segera siapkan perangkat-perangkatnya, sarana prasarana pendukung apakah itu lewat APBD, lobi-lobi ke pemerintah pusat. Sehingga saat peluncuran Ranperda semuanya sudah baik. Apalagi Maluku sekarang lagi dibangun fiber optic telekomunikasi, dengan sistem palapa ring. Kalau sudah jalan, akan lebih mudah,” ujar Frans lagi.

Ranperda ini tambahnya, sudah mengakomodir sarana prasarana pendukungnya mulai disiapkan, sumberdaya manusia direkrut, maka jelas sudah keterbukaan informasi kepada publik lebih cepat diserap, sebaliknya kalau informasinya terlambat maka semua pasti terlambat. Sebab bukan cuma informasi pemerintahan saja tapi tentang sumberdaya alam, ada hubungan internasional dengan investasi dan lain sebagainya semuanya clouding masuk.

“Ranperda ini nilainya sangat positif bagi daerah dan masyarakat saat ini dan kedepan. Kita akan upayakan, karena tidak ada lagi Ranperda yang diinisiasi, hanya satu ini. Maka kita sudah hitung waktunya paling lambat awal September selesai. Intinya, sebelum purnabakti tanggal 16 September sudah harus diparipurnakan. Jelasnya, Ranperda ini akan menguatkan peran pemerintahan secara struktural di bidang informasi dan teknologi karena perintah Undang-undang. Dinas Infokom menjadi leading sektor sangat teknis dan langsung bertanggungjawab ke Sekda. Berarti ada tambahan kerja dan jelas berdampak pembiayaan,” pungkas politisi Demokrat. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed