by

Dituding PDIP Gagal, Eky: Yang Jadi Ketua DPRD Maluku, PDIP

AMBON,MRNews.com,- Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku Edwin Adrian Huwae beberapa waktu lalu menuding pimpinan DPRD Maluku gagal membangun sinergitas positif bersama pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku sebagai penyelenggara pemerintahan didaerah terkait persoalan dana pinjaman Rp 700 miliar ke PT SMI.

Terhadap tudingan itu, wakil ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut menyatakan, ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury sudah menyampaikan permohonan maaf terkait kelalaiannya dalam masalah itu dan yang bersangkutan asalnya dari PDI Perjuangan sehingga mestinya disasar.

“Mestinya ditanyakan langsung ke beliau (Lucky-red) soal tudingan pimpinan DPRD gagal terkait masalah dana pinjaman 700 miliar. Bahwa kolektif kolegial benar tetapi kalau dinilai seluruh pimpinan DPRD gagal, saya merasa tidak gagal menjalankan tugas ini,” tegas Sairdekut kepada awak media di Ambon, Minggu (29/11).

Bahkan diakui Eky, pihaknya juga sudah sampaikan dalam rapat internal bahkan lakukan interupsi soal dana pinjaman. Dan manusiawi, setiap manusia bisa saja buat kesalahan.

“Kalau PDIP menganggap pimpinan DPRD gagal, pertanyaan balik. Hari ini yang jadi ketua DPRD adalah orang PDIP juga. Jadi kalau dianggap gagal lalu mau apa? dikembalikan saja ke partai. Saya tidak merasa dalam tugas saya gagal tapi saya jalankan dengan baik-baik. Yakin sungguh. Teman-teman wartawan yang di kantor pasti tahu,” beber legislator asal Gerindra.

Secara internal pimpinan DPRD kata dia, sudah selesai seiring permintaan maaf dan pengakuan salah ketua DPRD. Namun jika ada yang lain perspektif partai politik, Eky mempersilahkan. Bahkan masing-masing partai bisa menilai kerja aparatur partainya sendiri.

Legislator dapil KKT-MBD menilai, pinjaman itu wajar sebab negara memberikan ruang dan semua daerah berlomba-lomba. Namun masalahnya bagaimana dicakapan agar pinjaman itu datang tepat waktu dan tepat sasaran.

“Itu soal. Artinya dengan durasi singkat dan jumlah uang 700 miliar rasa-rasanya ruang untuk kita mendiskusikan yang belum terbuka. Tapi rapat terakhir, semua persoalan terkait pinjaman ini telah kita bicarakan. Saya dengar sudah penandatanganan MoU soal pinjaman itu Jumat/Sabtu kemarin,” ujarnya.

Bila demikian, Sairdekut berharap dengan uang pinjaman 700 miliar, paling tidak dapat menyelesaikan sebagian pembangunan infrastruktur di 11 Kabupaten/Kota. Sebagaimana dalam rapat, bersama sebagian anggota Banggar berharap agar keadilan distributif dari 700 miliar bagi 11 Kabupaten/Kota penting,

“Tak terkecuali. Kalau dibuat simulasi, saat uang 700 miliar dalam bentuk program sampai didaerah maka masyarakat di MBD, KKT juga merasakan sama adilnya dengan orang di kota Ambon. Sebab pinjaman atas nama pemerintah, rakyat Maluku,” tegasnya.

Sebetulnya menurut Eky, nilai pinjaman tidak menjadi soal namun masalahnya apakah 700 miliar ini bisa mengakomodasi semua kepentingan daerah di 11 Kabupaten/Kota atau tidak. Sebab dari sisi kebutuhan banyak daerah juga meminjam uang bahkan diatas triliun.

“Bukan soal urgen dan nilai tapi yang penting pastikan uang itu tepat sasaran, tiap daerah dapat sama adilnya. Adil bukan berati sama, tapi proporsional penting. Karena uang ini dipinjam atas nama rakyat Maluku,” ingatnya.

Disinggung soal wacana Golkar akan ajukan hak interpelasi terhadap hal ini dan telah ada komunikasi dengan fraksi Gerindra dan fraksi lainnya diaItu soal Golkar kita tidak ada urusan.

“Soal komunikasi dengan Gerindra tidak ada, Fraksi Gerindra mendukung sepenuhnya upaya peminjaman uang sebab dijamin regulasi. Masalah utamanya harus segera didiskusikan agar uang ini diatur baik-baik untuk dibagi ke seluruh kabupaten kota,” kuncinya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed