by

Dinilai Gagal Paham, Masyarakat Adat MBD Kecam Statemen Gubernur

-Maluku-164 views

AMBON,MRNews.com,- Puluhan pemuda dan mahasiswa mewakili masyarakat adat Maluku Barat Daya (MBD) mengecam pernyataan Gubernur Maluku Murad Ismail yang dipublish diberbagai media terkait aksi demo bahwa orang yang demo Blok Masela tak ingin Maluku maju.

Mereka menilai sang Gubernur gagal paham. Pasalnya, aksi yang dilakukan itu bukan untuk menolak pengelolaan Blok Masela tetapi menyoroti Amdal Blok Masela oleh INPEX yang tidak menjadikan MBD sebagai daerah terdampak.

Koordinator lapangan (Korlap) I aksi Benny Jermias mengaku, terkait pernyataan itu, pihaknya ingin meluruskan substansi aksi saat itu. Sebab yang disampaikan Gubernur sangatlah tidak sesuai dengan tujuan aksi yang dilakukan.

Dimana statement Gubernur “siapa mau demo lagi. Kalau mau demo salah sendiri karena ini bukan untuk daerah tertentu. Ini diseluruh Maluku di 11 Kabupaten/kota yang harus kita bangun, bukan hanya satu kabupaten. Jika ada yang demo terkait Blok Masela maka orang itu tidak ingin Maluku maju”.

“Kami memandang bapak Gubernur sangat keliru menyikapi tuntutan kami. Aksi kami atas nama masyarakat adat MBD adalah menolak Amdal Blok Masela oleh Inpex yang dinilai diskriminasi daerah MBD secara khusus pulau Babar, Wetang, Marsela, Luang, Sermatang dan pulau-pulau disekitaranya,” jelas Jermias di lantai II kampus UKIM, Rabu (23/9).

Pasalnya jika mengacu pada kajian yang dihasilkan ikatan intelektual Maluku Barat Daya (Itamalda) yang diketuai Prof A Watloly diakuinya, MBD merupakan kabupaten sangat terdampak ketika Blok Masela beroperasi tahun 2027. Sehingga perlu ditegaskan, aksi itu untuk meminta MBD dimasukan sebagai daerah terdampak dalam kajian Amdal Inpex.

“Aksi kami bukan menolak Blok Masela tetapi kepada upaya perlindungan lingkungan saat pengoperasian proyek yang akan terjadi yang dapat berdampak dibeberapa wilayah MBD seperti pulau Masela, Babar, Wetang dan sekitar. Kami juga minta Inpex, Pemprov Maluku dan pemerintah pusat agar tiap pertemuan resmi libatkan Pemda MBD,” tegaasnya.

Korlap II aksi Jhon Karuna juga mengecam pernyataan orang nomor satu di Maluku. Menurutnya, statemen Murad mengesankan bahwa dirinya tidak memberikan nuansa yang membuat kedamaian tapi menghadirkan yang namanya provokasi bagi masyarakat MBD.

Sehingga menjadi komitmen pihaknya yang merupakan gabungan 15 paguyuban di MBD berdasarkan kecamatan akan turun aksi hari Jumat nanti untuk menindaklanjuti dan bernegosiasi dengan pemerintah daerah Maluku bahkan bila perlu berdebat dengan Gubernur soal statemennya itu.

“Pernyataan beliau (Gubernur) sama saja dengan mengadu domba kami untuk konflik horizontal. Aksi kami kemarin itu sama sekali tidak ada unsur politik. Murni perjuangan Blok Masela, tidak ada unsur politik sama sekali didalamnya. Saya tegaskan itu. Demo hari Jumat nanti dipastikan jumlah masanya akan lebih banyak dari Senin,” kuncinya.

Sebelumnya, Gubernur Maluku Murad Ismail saat ditanya perihal demo Senin (21/9) kepada awak media katakan, siapa yang mau demo lagi (Blok Masela-red), salah sendiri. Karena ini bukan untuk daerah tertentu, tapi diseluruh Maluku, 11 Kabupaten/Kota yang harus dibangun, bukan hanya satu kabupaten.

“Nggak ada itu. Jadi kalau ada orang yang begitu, berarti tidak menginginkan Maluku maju. Blok Masela itu bukan untuk punya satu kabupaten, 11 kabupaten/kota semua merasakan. Karena dia berada didalam provinsi Maluku,” papar mantan Kapolda Maluku.

“Tugas pokok Gubernur adalah stabilisator dan dinamisator seluruh kabupaten/kota. Jadi kalau ada dua kabupaten yang tidak chance, datang menghadap saya biar saya jelaskan,” sambungnya di kantor Gubernur, Selasa (22/9). (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed