by

Diduga Terlibat Calo, Lima Pegawai Disdukcapil Ambon Diperiksa

AMBON,MRNews.com,- Lima (5) orang pegawai dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) diperiksa pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon sebagai saksi.

Kelimanya diduga terlibat dalam kasus tiga orang Calo terkait pengurusan KTP dan KK yang ditangkap basah Kepala Disdukcapil Ambon Marcella Haurissa beberapa waktu lalu di kantornya.

“Menyangkut ASN yang sesuai laporan masyarakat dalam kasus Calo di Disdukcapil, yang bersangkutan kami sudah panggil dan kami sudah periksa untuk membuktikan apakah benar atau tidak terlibat dalam kasus tersebut,” tandas Kepala BKPSDM Kota Ambon Benny Selanno kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (7/12/20).

Karena itu, untuk membuktikan keterangan yang bersangkutan maka setiap orang yang berkaitan dalam keterangan itu pihaknya akan panggil untuk melakukan cek kembali apakah yang bersangkutan melakukan secara sadar atau tidak, atau ada unsur sengaja dalam tanggungjawabnya melayani masyarakat.

“Sudah kurang lebih lima orang yang kami periksa. Dan hari ini kita akan lanjutkan untuk kasus tersebut. Yang bersangkutan kami sudah titipkan di BKPSDM untuk proses lebih lanjut,” jelasnya.

Setiap keterangan dari orang per orang diakuinya harus punya bukti. Bukti itu adalah saksi-saksi mereka yang pernah atau akan menjadi korban.

“Yang dilaporkan khan satu orang. Saya minta seluruh ASN di Pemkot Ambon, inikan sudah terlalu terbuka keadaan masyarakat sehingga tidak bisa main-main begitu,” jelasnya.

Tentu setiap orang yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang melayani masyarakat dengan ada iming-iming, dan jika ada bukti kuat maka pihaknya akan ditindak sesuai aturannya, bisa sampai pada pemecatan.

Karena aturan dasar PP nomor 53 tentang disiplin pegawai sudah mengatur jadi harus mengetahui itu. Bahwa setiap ASN sudah digaji, diberi fasilitas, uang makan, fasilitas TPP dan sebagainya sehingga bagaimana bisa ingin mengambil keuntungan dari masyarakat lagi.

“Masih banyak orang baik yang ingin jadi PNS. Jadi saya bicara ini bukan hanya untuk yang bersangkutan tapi untuk semua aparatur sipil negara. Saya sudah tarik mereka sementara dari Dukcapil dengan tetap melihat pekerjaan lanjutannya harus diserahkan/dilakukan temannya, begitu agar orang lain tidak jadi korban,” bebernya.

Mereka tambah dia, akan kena hukuman ketika memiliki bukti pelanggaran. Sebab tidak mungkin ketika dipanggil, diperiksa langsung jadi tersangka/dihukum tapi harus melalui proses dan tahapan.

“Sekarang katong tidak bisa vonis dulu apakah dia terbukti bersalah atau tidak. Sepanjang kita belum mendapat keterangan dan bukti dari orang yang terlibat langsung atau jadi korban. Untuk kajian ini, kita harus juga hati-hati. Tidak bisa kita hukum tanpa ada bukti demikian sebaliknya sebab bisa dituntut balik,” demikian Selanno. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed