by

Di Paripurna DPR-RI, HL Tegas Minta Proyek M-LIN & ANP Tidak Dibatalkan

AMBON,MRNews.com,- Rencana Pemerintah Pusat (Pempus) yang kabarnya akan membatalkan dua proyek strategis nasional di Provinsi Maluku, yakni Maluku-Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) dan Ambon New Port (ANP) karena berbagai pertimbangan, mendapat sorotan keras dan tegas dari Wakil Rakyat Maluku di Senayan.

Ialah Anggota DPR RI fraksi Gerindra dapil Maluku, Hendrik Lewerissa (HL) bersuara keras dan lantang di sidang paripurna DPR-RI yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, Selasa (29/3) meminta agar M-LIN dan ANP dilanjutkan, tidak dibatalkan.

“Lewat rapat paripurna yang terhormat ini, saya memohon kepada pimpinan DPR RI untuk menyampaikan kepada pemerintah, agar rencana pembangunan dua proyek strategis nasional tersebut dapat dilaksanakan di Maluku, sehingga dapat mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Maluku,” pinta HL.

“Agar rakyat Maluku dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air.
Sebab Indonesia tanpa Maluku, bukanlah Indonesia, ibu ketua,” sambung Lewerissa dengan lirih sambil menitikan airmata.

Maluku daerah yang diwakilinya kata HL, adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki luas wilayah 62.946 KM persegi, dengan 92,4 persen wilayahnya adalah lautan dan hanya 7,6 persen itu daratan.

“Dari luas wilayah lautnya itu, lautan Maluku mengandung potensi perikanan nasional sebesar 37%. Oleh karena itu rakyat Maluku menyambut sukacita kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional,” jelasnya.

M-LIN kata dia, hanya dapat terwujud jika didukung oleh adanya infrastruktur yang memadai serta kebijakan anggaran pemerintah pusat yang rasional dan berkeadilan.

Oleh karena itu, bagi HL yang adalah Ketua DPD Gerindra Maluku, rencana pemerintah pusat untuk membangun pelabuhan perikanan terintegrasi atau dikenal istilah Ambon New Port adalah suatu rencana yang baik.

“Kedua proyek strategis nasional tersebut diyakini akan mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Maluku yang memang sangat tergantung kehidupannya pada sektor perikanan. Namun betapa kecewa dan sakit hatinya rakyat Maluku saat ini mengetahui kedua proyek strategis nasional tersebut mengalami berbagai kendala, bahkan terancam akan dibatalkan,” urainya.

Ditegaskan, justru kebijakan penangkapan ikan terukur sebagai alternatif pengganti kedua proyek strategis itu dipandang rakyat Maluku sebagai kebijakan yang rohnya bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dikuasai oleh negara.

Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Karena itu, kami rakyat Maluku meminta agar kebijakan ini harus dihentikan sebab bertentangan dengan kebijakan Maluku-Lumbung Ikan Nasional,” tegas anggota komisi VI DPR RI tersebut.

Sebelumnya, anggota DPR RI komisi IV dapil Maluku fraksi PKS, Saadiah Uluputty juga telah bersuara keras saat rapat komisi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono beberapa hari lalu, mempertanyakan kabar pembatalan dua proyek strategis nasional, M-LIN dan ANP di Maluku. (MR-02)Di Paripurna DPR-RI, HL Tegas Minta M-LIN & ANP Tidak Dibatalkan AMBON,MRNews.com,- Rencana Pemerintah Pusat (Pempus) yang kabarnya akan membatalkan dua proyek strategis nasional di Provinsi Maluku, yakni Maluku-Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) dan Ambon New Port (ANP) karena berbagai pertimbangan, mendapat sorotan keras dan tegas dari Wakil Rakyat Maluku di Senayan. Ialah Anggota DPR RI fraksi Gerindra dapil Maluku, Hendrik Lewerissa (HL) bersuara keras dan lantang di momen sidang paripurna DPR-RI yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, Selasa (29/3) meminta agar M-LIN dan ANP tidak dibatalkan Pempus. “Lewat rapat paripurna yang terhormat ini, saya memohon kepada pimpinan DPR RI untuk menyampaikan kepada pemerintah, agar rencana pembangunan dua proyek strategis nasional tersebut dapat dilaksanakan di Maluku, sehingga dapat mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Maluku,” pinta HL. “Agar rakyat Maluku dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebab Indonesia tanpa Maluku, bukanlah Indonesia, ibu ketua,” sambung Lewerissa dengan lirih sambil menitikan airmata. Maluku daerah yang diwakilinya kata HL, adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki luas wilayah 62.946 KM persegi, dengan 92,4 persen wilayahnya adalah lautan dan hanya 7,6 persen itu daratan. “Dari luas wilayah lautnya itu, lautan Maluku mengandung potensi perikanan nasional sebesar 37%. Oleh karena itu rakyat Maluku menyambut sukacita kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional,” jelasnya. M-LIN kata dia, hanya dapat terwujud jika didukung oleh adanya infrastruktur yang memadai serta kebijakan anggaran pemerintah pusat yang rasional dan berkeadilan. Oleh karena itu, bagi HL yang adalah Ketua DPD Gerindra Maluku, rencana pemerintah pusat untuk membangun pelabuhan perikanan terintegrasi atau dikenal istilah Ambon New Port adalah suatu rencana yang baik. “Kedua proyek strategis nasional tersebut diyakini akan mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Maluku yang memang sangat tergantung kehidupannya pada sektor perikanan. Namun betapa kecewa dan sakit hatinya rakyat Maluku saat ini mengetahui kedua proyek strategis nasional tersebut mengalami berbagai kendala, bahkan terancam akan dibatalkan,” urainya. Ditegaskan, justru kebijakan penangkapan ikan terukur sebagai alternatif pengganti kedua proyek strategis itu dipandang rakyat Maluku sebagai kebijakan yang rohnya bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dikuasai oleh negara. Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Karena itu, kami rakyat Maluku meminta agar kebijakan ini harus dihentikan sebab bertentangan dengan kebijakan Maluku-Lumbung Ikan Nasional,” tegas anggota komisi VI DPR RI tersebut. Sebelumnya, anggota DPR RI komisi IV dapil Maluku fraksi PKS, Saadiah Uluputty juga telah bersuara keras saat rapat komisi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono beberapa hari lalu, mempertanyakan kabar pembatalan dua proyek strategis nasional, M-LIN dan ANP di Maluku. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed