JAYAPURA,MRNews.com,- Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2023 untuk wilayah V Indonesia Timur, Bali, NTT dan NTB yang dipusatkan di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (14/11).
Sebanyak 115 Pemerintah Daerah dari 11 Provinsi wilayah Timur Indonesia, Bali, NTT dan NTB terdiri dari unsur pimpinan DPRD, Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota dan perwakilan OPD terkait hadir, termasuk Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena.
Wattimena bahkan didapuk bersama Dirjen Pajak, Dirjen Bina Keuangan Kemendagri, Sekda Manggarai Barat dan Pj Walikota Jayapura untuk mempresentasikan di dalam seminar mengenai best practice bagaimana pencegahan korupsi yang dilakukan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan digitalisasi.
Kepercayaan ini diberikan karena Kota Ambon dinilai oleh Koorsupgah KPK wilayah V mampu untuk melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan PAD.
“Saya sampaikan tentang best practice bagaimana kita berupaya memanfaatkan teknologi informasi, digitalisasi dalam meningkatkan PAD Kota Ambon, dengan memberikan sejumlah kemudahan kepada masyarakat,” urainya.
Pemanfaatan teknologi informasi tersebut diantaranya pembuatan e-SPPD (surat pemberitahuan pajak daerah), aplikasi e-BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan), aplikasi SIMPBB (sistem informasi pajak bumi dan bangunan), penggunaan taping box.
Kemudian pemasangan meter air tanah dan monitoring pajak air tanah secara online, sistem informasi penjadwalan tera dan tera ulang, pembayaran retribusi melalui aplikasi QRIS dan pembayaran tarif parkir secara elektronik.
“Lewat semua upaya itu, PAD kota Ambon perlahan mulai meningkat tiap tahun. Ada di angka 153 Miliar, naik 168 Miliar dan kini bisa melebihi 200 Miliar lebih,” urainya via seluler, Rabu (15/11).
Disinggung, pemanfaatan teknologi informasi itu selain tentu bagi peningkatan PAD, apakah itu berpengaruh juga kepada minimnya angka kemungkinan terjadinya potensi korupsi, Wattimena membenarkan.
“Benar. Itu menghindari terjadinya pungutan liar (Pungli) maupun penyalahgunaan keuangan daerah dari sumber PAD kita. Misalnya ketika ditagih tapi tidak masuk ke kas daerah,” jelasnya.
Walau begitu, dirinya mengakui masih ada sumber-sumber atau potensi pajak yang memang sistem pembayaran masih manual, seperti parkir. Yang awalnya sudah dilakukan percontohan untuk parkir elektronik, namun alami kendala.
“Kalau pun itu manual, tidak dilakukan pegawai Pemkot Ambon tapi oleh pihak ketiga lewat juru parkir. Dan setorannya melalui perincian kerjasama. Jadi kemungkinan untuk tidak masuk ke kas daerah sangat kecil sebab ada kewajiban pihak ketiga untuk bayar sekian banyak sampai akhir tahun anggaran,” jelasnya.
Selain itu kata Wattimena, membangun
sinergitas dengan berbagai pihak seperti BUMN diantaranya Bank Maluku-Maluku Utara, Bank Mandiri, BNI bahkan dengan Koorsupgah KPK dalam upaya memaksimalkan pajak dan retribusi daerah guna peningkatan PAD.
“Rangkaian Hakordia ini mengajak kita sebagai penyelengara negara untuk berperilaku, berintegritas, dan mendasari semua kebijakan sesuai aturan yang berlaku.
Serta menjauhkan diri dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” kuncinya.
Diketahui, Road to Harkordia ini rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2023 mendatang yang bertemakan “Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju”.
Sebelumnya, Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK, Budi Waluyo menjelaskan Road to Harkordia dimulai dengan sejumlah event, diantaranya; talkshow, fun walk, sosialisasi, dan diskusi media. Mengundang 12 Kementerian/Lembaga, Forkopimda Papua termasuk LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan BUMN/BUMD. (MR-02/MC)
Comment