by

Dengan Jakstrada, 30 Persen Sampah Tertangani di 2025

-Kota Ambon-395 views

AMBON,MRNews.com,- Ada komitmen pemerintah kota (Pemkot), untuk tahun 2025 sebanyak 30 persen sampah terutama sampah plastik bisa tertangani dan terurai. Itu yang dimaksud dalam kebijakan strategi daerah (Jakstrada) yang disesuaikan dengan kebijakan nasional. Lewat Jakstrada, semua dilakukan step by step dan terintegrasi, sesuai perencanaan serta strategi. Termasuk sampah yang jadi masalah lokal, nasional bahkan dunia.

“Tahun 2025 itu sampah yang tertangani sudah harus mencapai 30 persen. Jadi sepanjang beberapa tahun ini kita akan upayakan terus. Ini tidak bisa kerja sendiri, butuh kerjasama dan keseriusan semua komponen termasuk masyarakat untuk munculnya sebuah kesadaran,” kata walikota Ambon Richard Louhenapessy kepada awak media di Santika Hotel Ambon, Senin (19/8/19).

Sekarang kata walikota, sampah satu hari sebanyak 260 ton yang ada di kota Ambon. Dengan sinergitas dan kerjasama terintegrasi, kalau tahun depan kurang berarti paling tidak dari 260 ton targetnya 20 persen berarti 52 ton, tinggal 210 ton. Nanti 2021 diupayakan kurangi lagi dengan skala tertentu. “Kita berharap untuk tahun depan, dia meningkat lagi di kota Ambon dengan obsesi kita 20 persen. Maka kita berharap, sampai tahun 2025 itu betul-betul sampah sudah tertangani 30 persen. Ini konsep secara nasional,” harapnya.

Tak cukup disitu, kebijakan kedepan pun diakuinya, akan terintegrasi dengan program Ambon smart city. Dimana dari dinas Kominfo-Sandi dalam pekerjaannya yang terintegrasi lalu mobil-mobil sampah akan dipasang GPS. Supaya mobil sampah pergi kemana pun bisa terdeteksi. Sebab sekarang mobil sampah setelah jam kantor ada aktivitas lain seperti angkut pasir, kayu, batu dan sebagainya.

“Kita tidak bisa tutup mata dari persoalan itu. Maka nanti pada waktu pakai GPS tidak bisa lagi. Sudah terkontrol posisi dan aktivitasnya. Ini akan dibenahi terus karena juga butuh anggaran, namun dia sudah masuk dalam konsep Jakstrada. Karena yang menarik juga banyak sopir PNS ingin sekali membawa mobil sampah. Saya teliti kenapa, oh memang karena waktu pendek kerjanya,” tukasnya.

Sementara soal tarif retribusi sampah yang tidak lagi diberlakukan, Louhenapesy mengaku itu yang belum jalan. Karena kembali lagi soal kesadaran masyarakat. Sebab dulu mudah dalam penarikan karena dikaitkan dengan listrik, namun sekarang tidak bisa.

“Tidak bisa. Awalnya memang sudah ada loket pembayaran retribusi sampah tapi masyarakat tidak datang bayar. Perda punya sanksi juga lemah. Dia butuh waktu. Kita akan cari kira-kira bagaimana, yang pasti kita tidak berhenti. Kita akan cari terus solusi sehingga bagaimana supaya kesadaran masyarakat bisa tumbuh,” kuncinya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed