Data Tual Amburadul, Pleno KPU Mengambang, Bawaslu Bersikap

AMBON,MRNews.com,- Rapat pleno terbuka penghitungan suara hasil Pemilu 2019 tingkat KPU Provinsi Maluku yang sejak dibuka pada tanggal 8 Mei, kemudian diskors dan baru memulai dengan pleno hasil perhitungan suara Kota Tual pada Jumat (10/5/19) terus molor alias mengambang tanpa ada penyelesaian oleh KPU Maluku dan KPU Kota Tual terhadap titik persoalan yang dimasalahkan hingga Minggu (12/5). Bayangkan saja, jika demikian maka untuk Kota Tual saja memakan waktu tiga hari. Belum lagi 10 kabupaten/kota lain, yang bisa saja masalahnya serupa atau lebih ribet.

Pantauan media ini di kantor KPU Maluku, Minggu (12/5) pleno sejak Jumat hingga Minggu beberapa kali diskorsing pimpinan rapat, ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun karena masih terdapat tidak sinkron atau perbedaan signifikan pada formulir DB1-PPWP, DB1-DPR,DB1 DPD dan DPB1 DPRD provinsi. Padahal dalam PKPU yang kemudian terjawab lewat surat KPU RI nomor 788 poin 1a, DPT, DPTb dan DPK data pemilih harus dicatat sama, serta poin 1b data pengguna hak pilih DPT, DPTb dan DPK harus sesuai penggunaannya.

Awalnya, ketika persentase oleh KPU Kota Tual, total data pengguna hak pilih dalam DPT untuk DPR-RI sebesar 37.327, di DPD RI sebanyak 37.298 dan DPRD Provinsi sebesar 37.383. Artinya, terdapat selisih 29 orang pada DPR dan DPD serta DPD dan DPRD provinsi sebesar 85 orang. Hujan interupsi pun datang dari saksi BPN Prabowo-Sandi Maluku, saksi PDI Perjuangan dan PKB mempertanyakan hal tersebut termasuk Bawaslu Maluku. Terhadap itu, KPU Tual pun diminta meneliti, sinkronisasi dan penelusuran, bahkan dibantu tim kecil. Tapi setelah upaya sinkronisasi dilakukan pun, data pengguna hak pilih dalam DPT dan DPK pun tetap masih memiliki perbedaan.

Sebagian saksi peserta Pemilu lantas memaksakan diri untuk tetap lanjut pleno karena selisih tidak berdampak bagi posisi perolehan suara partai dan calon. Namun Bawaslu yang sedari awal mengingatkan KPU Kota Tual agar sinkronisasi mengacu pada data fisik (data pengguna hak pilih dalam DPT,DPTb dan DPK) dan bisa menunjukkan sebagai bukti, tetapi karena hal itu tidak dapat dilakukan hingga hari ketiga atau batas waktu pleno KPU, maka Bawaslu kemudian bersikap, dengan mengeluarkan rekomendasi.

Isi rekomendasi Bawaslu Maluku yang dibacakan komisioner, Paulus Titaley yakni pertama, memerintahkan KPU Kota Tual untuk melakukan pencocokan data pengguna hak pilih dalam DPT,DPTb dan DPK pada semua jenis Pemilu dengan merujuk pada form DAA1 dan DAA1 plano. Kedua, bahwa apabila setelah melakukan pencocokan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, maka KPU kota Tual selanjutnya melakukan pencocokan data pengguna hak pilih dalam DPT,DPTb dan DPK untuk semua jenis Pemilu dengan merujuk pada C1 berhologram atau sertifikat perhitungan suara di TPS dan C1 plano atau catatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

“Kita inginkan mendapat kebenaran proses demokrasi di pleno ini, belum bicara hasil. Sebab pengguna hak pilih akan mempengaruhi penggunaan surat suara dan perolehan suara sah dan tidak sah. Karena KPU kota Tual tidak mampu menemukan dan mencocokan data, maka kita keluarkan rekomendasi kepada KPU Maluku,” tukas Titaley sebelum bacakan rekomendasi.

Terhadap rekomendasi Bawaslu itu, KPU dilihat sengaja ingin mengabaikan dengan berbagai alasan diantaranya akan sampaikan catatan khusus di pleno ini kepada KPU RI saat pleno tingkat nasional dan penyampaian rekomendasi dinilai sudah lewati batas waktu pleno. Namun hal itu dibantah ketua KPU Maluku. “Kami tidak mementahkan atau menolak. Tapi akan menerima tertulis rekomendasi Bawaslu baru kemudian kita pleno, apakah menindaklanjutinya atau bagaimana. Karena baru disampaikan secara lisan,” ujar Kubangun.

Keadaan molornya pleno dan ketidakmampuan KPU Tual mencocokan data pengguna hak pilih hingga keluarnya rekomendasi Bawaslu, mendapat tanggapan tegas dari saksi PDI Perjuangan yang juga mantan komisioner KPU Maluku, Noferson Hukunala. “Ini membuktikan KPU Maluku dan KPU Kota Tual tidak mampu. Sebab yang kita ingin adalah kebenaran substantif. Kebenaran prosedural ok, tapi substansi masalah dan penyelesaiannya yang tidak didapat. Rekomendasi Bawaslu kami harap ditindaklanjuti KPU. Jangan seakan-akan KPU mau menolak atau tidak menerima rekomendasi itu,” tegasnya kesal.

Waktu pleno di tingkat KPU Maluku pun telah habis pada 12 Mei, sehingga pleno kembali diskors. KPU lantas menunggu legal standing berupa surat edaran KPU RI tentang kelanjutan pleno. Sedangkan waktu paparan pleno rekapitulasi hasil untuk KPU Maluku di tingkat nasional pada 16 Mei, dan secara nasional penetapan oleh KPU RI pada 22 Mei. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *