Data Penerima Bantuan Akibat Gempa di Liang Tidak Falid

AMBON, MRNews,com.- Ketua Komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias mengatakan perlu adanya verifikasi data korban bencana gempa 2019 di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabukaten Maluku Tengah lalu agar benar-benar falid. Ini perlu dilakukan mengingat ada 2 data yang telah dikantongi DPRD Maluku yakni data yang dikeluarkan dengan keputusan bupati dan data yangdi buat oleh kelompok pemuda. Akibat tidak falidnya data maka perlu ditindaklanjuti dengan cepat sehingga tidak menimbulkan kerancuan saat realisasi bantuan pemerintah pusat kepada korban bencana gempa yang rumahnya rusak . “Dari 2 data yang berbeda ini, maka kami harapkan ada tim yang bisa melakukan verifikasi data lapangan agar data terkait dengan jumlah rumah rusak dengan kategorinya bisa benar-benar falid” ujar Yermias kepada wartawan di DPRD Maluku. Menurutnya, dalam melakukan Verifikasi data maka perlu melibatkan 14 ketua RT yang ada di desa Liang agar bisa memperoleh data yang benar sehingga tidak menimbulkan masalah . Perlu adanya koordinasi lintas sektor agar permasalahan jumlah data bisa teratasi dengan baik. Diketahui dari data yang disampaikan diketahui ada terjadi ganda nama penerima bantuan bahkan ada 515 KK yang datanya tidak falid terutama dalam ketegori rumah rusak berat, sedang dan ringan. Karena itu, masalah pengungsi Liang korban gempa mesti tertangani dengan benar. “Kita tidak bisa menyalahkan siapa yang salah atas data ini namun mesti dilakukan koordinasi lintas sector bersama pemerintah kabupaten agar data penerima bantuan akibat gempa 2019 benar-benar falid dan tidak menimbulkan perselisihan dan masalah “ ujar Yermias. Diakuinya, masalah tidak falidnya data yang ada di Desa Liang menjadi contoh untuk penanganan pengungsi gempa di Maluku jangan sampai masalah data ada juga terjadi di tempat lain. Karena itu verifikasi dan falidasi data sangat penting dilakukan agar korban bencana gempa tidak dirugikan. “Perlu diketahui bahwa anggaran bagi penanganan pengungsi bencana gempa semuanya masuk di masing-masing rekening pemerintah kabupaten/kota yang mengalami bencana . Karena itu, mesti ada koordinasi yang tepat agar data pengungsi benar-benar falid” demikian Yermias. (MR-01)