AMBONR,MRNews.com,- Guna mencegah potensi korupsi terjadi karena kurang adanya transparan data dan sebagainya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pun mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) segera lakukan transformasi digital dalam pelayanan.
Ketua Satgas Koorsupgah Wilayah V KPK, Dian Patria mengaku, bicara Kota Ambon ini menarik. Karena baru saja dihadapkan kasus dugaan korupsi yang libatkan mantan Walikota. Maka pasca penindakan, ini momen dan kesempatan yang baik untuk segera berubah.
“Itu yang bedakan Ambon dengan tempat lain. Artinya Ambon harus jadi icon. Bukan saja city of music. Tapi city of digital (kota digital) juga harus bisa,” terangnya usai monitoring dan supervisi bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Camat, Lurah.
Menurutnya, kehadiran KPK ke Ambon bagian dari program pencegahan pasca penindakan. Karena belajar dari pengalaman, sudah berkali-kali pencegahan dilakukan tapi penindakan juga jalan terus. Artinya ada yang salah.
Sebab itu KPK mendorong transformasi digital Kota Ambon menuju smart city atau kota pintar segera direalisasi sehingga seluruh data penting terintegrasi. Untuk hal ini, butuh dukungan pengambil kebijakan di Kota ini dan semua jajaran.
“Dengan data yang terintegrasi, tidak ada lagi ego sektoral, tidak ada lagi say no, say no. Masing-masing OPD memegang data yang saling terintegrasi. Karena dibalik data tersembunyi itu ada potensi tindak pidana korupsi karena tidak adanya transparan,” tegasnya, Rabu (24/8).
“Berapa sih sebenarnya data aset kita, data wajib pajak, berapa yang dibayar, berapa yang terhutang, berapa aset yang hilang, rusak. Kan semua akan ketahuan ketika menggunakan sistem berbasis digital. Kalau offline capek juga kan” sambung Patria.
Inilah terobosan yang menurutnya, sangat tepat dilakukan pemerintah guna bersama-sama mencegah potensi tindak pidana korupsi. Kota Ambon harus mulai. Sebab salah satu masalah mendasar, harus gunakan data terintegrasi antar OPD.
“Itu satu kelemahan mendasar yang kami rasa harus dilakukan. Tapi prinsipnya, IT atau digital hanya tools, karena semua akan kembali ke orang. Kembali ke mindsetnya. Jangan sampai nanti bikin proyek transformasi digital, tapi kita tidak transparan, prosesnya salah atau ada potensi korupsi,” urainya.
Dengan begitu Kota Ambon akan menjadi menjadi contoh buat Kabupaten/Kota lain di Timur Indonesia. Sebab memang konteks serupa juga terjadi dimana-mana. Termasuk Kementerian pun belum berbasis digital yang luar biasa.
Sementara, Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena katakan, Pemkot Ambon hari ini berusaha untuk memperbaiki segala sesuatu yang kurang, salah satunya adalah memotong mata rantai birokrasi terkait perizinan terkait pengelolaan aset dan sebagainya.
“Proses digitalisasi ini kita akan lakukan disemua aspek pelayanan demi perbaiki kekurangan itu. Manfaat kita memperbaiki misalnya kita menghindari ya adanya pungli dalam proses-proses perizinan, lalu manipulasi data absensi dan sebagainya,” ulasnya.
Sehingga apa yang dilakukan ini tambahnya, keinginan bersama merubah perilaku birokrasi di kota Ambon maupun maindset tentang bagaimana harus keluar dari era lama ke era baru, digitalisasi.
“Kita berharap bahwa kota ini setelah terpuruk akibat kasus kemarin, bisa kembali bangkit keluar dan menjadi contoh bagi daerah lain, minimal di Provinsi Maluku,” pungkasnya. (MR-02)
Comment