Bukti Kuat SPPD Fiktif.Wali Kota Akui Sekkot Paling Bertanggungjawab

AMBON,MR.- Terlihat semakin terang-terangan terkait bukti  penyidikan kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas fiktif tahun 2011 sebesar Rp. 6 miliar,perlahan-lahan nyaris tercium di lembaga Pemerintah Kota Ambon dan Sekretaris DPRD Kota Ambon yang selama ini ditangani tim penyidik tipikor Satuan Reserse dan Kriminal Khusus (Satreskrim) Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Bau tak sedap ini kembali tercium setelah Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy membeberkan sejumlah bukti-bukti dihadapan penyidik Polres pada Jumat (11/5) pagi.

Pantauan Mimbar Rakyat dihalaman Mapolres Ambon,Jumat pagi,Wali Kota Ambon mendatangi kantor penegak hukum itu sekitar pukul 10.00 Wit menggunakan mobil plat merah,fortune bernomor Polisi DE 1,serta mengenakan pakian dinas abu-abu.

Setelah masuk di Kantor Polres,Orang nomor satu di Ambon itu didampingi Kasat Reskrim Polres Polres Ambon ke ruang penyidik Bripka A.Akipay Lessy,Unit IV untuk menjalani pemeriksaan.

Usai menjalani pemeriksaan, Kasat Reskrim Polres Ambon AKP R.E.Adikusuma, dikonfirmasi Awak media menegaskan, Pemeriksaan terhadap Walikota Ambon Richard Louhenapessy itu sesuai permintaan tim penyidik. menurut tim Wali Kota diperiksa dengan sebanyak 25 pertanyaan.semua pertanyaan berkisar pada tupoksinya selaku Wali Kota Ambon tahun 2011 lalu.

“Menurut Pak Wali Kota, kucuran dana sebesar Rp.2 miliar untuk sekertariat Kota Ambon dan DPRD Kota Ambon,dalam membiayai dana perjalanan dinas tahun 2011, Sekretaris Kota Ambon A.G. Latuheru  yang lebih bertanggungjawab.lantas saat pembahasan pembagian anggaran Rp. 6 miliar dari APBD Kota Ambon tahun 2011,dirinya belum menjabat Wali Kota Ambon.beliau baru menjabat Wali Kota Ambon nanti pada tanggal 14 Agustus 2011,”Kata Kasat Reskrim Polres Ambon, AKP.R.E. Adikusuma,Jumat pekan kemarin di ruang kerjanya.

Sementara itu ketika ditanyakan materi pemeriksaan lainnya dirinya mengatakan kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan jadi tidak bisa diekspos ke publik,semua demi kepentingan penyidikan.

“Materi lainnya tidak bisa diekspos ke media,ikuti saja perkembangannya,”Katanya.

Dirinnya menjelaskan pemeriksaan terhadap Wali Kota Ambon ini terlihat sangat kooperatif.karena sesuai agenda permintaan klarifikasi  yang dimintakan ke beliau penuhi sesuai targetnya.

“Pak Ris sangat kooperatif.sesuai surat  pemberitahuan yang dikirim itu hari ini (Jumat-red). beliau tetap penuhi waktu permintaan tim penyidik.sehingga membuat kita semakin mengetahui titik terang dari masalah korupsi ini,”Jelasnya.

Adikusuma menambahkan, pada saat menjalani pemeriksaan,sebelumnya tim juga sudah memberikan gambaran berupa bukti-bukti  dari keterangan saksi dan dokumen pendukung lainnnya yang telah dikantongi penyidik untuk membuka skandal korupsi tersebut.bukan hanya itu tim juga menyodorkan hasil audit BPKP Provinsi Maluku-Malut kepada Saksi (Wali Kota Ambon) untuk dilihatnya,”Tutupnya.

Sebelumnya dikabarkan media ini,temuan adanya SPPD fiktif setelah sejumlah saksi dimintai keterangan sejak 7 Mey 2018, yakni Bendahara Sekertaris DPRD Kota Ambon Levi Likumahua dan mantan bendahara pengeluaran sekertaris Kota Ambon Josias Aulele yang saat ini menjabat sebagai Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Pemkot Ambon saat itu ditemukan ada 100 tiket yang tidak terdaftar diberbagai maskapai penerbangan.Sama halnya juga pada DPRD kota Ambon ditemukan sebanyak 114 tiket pesawat fiktif tahun 2011.

Untuk diketahui kasus dugaan SPPD fiktif tahun 2011,yang terjadi pada sekertariat DPRD dan sekertariat pemerintah kota Ambon tercium Polisi.nilai kerugian kasus ini mencapai Rp.700 juta.

Saat itu polisi mencium bau tak sedap.Yakni adanya penyelewengan APBD Kota Ambon sebesar Rp.6 miliar pada 7 tahun silam.penyidik Satreskrim Polres Ambon mulai bergerak penyelidikan dengan mulai memanggil terhadap Saleh Mahulette mantan Bendahara Umum Pemkot Ambon.

Mahulette dipanggil untuk klarifikasi terkait adanya temuan tersebut dan setelah diperiksa ada bukti-bukti yang kuat terjadi tindakan tipikor di dalam dana SPPD tersebut.

APBD tahun 2011 sebesar Rp.6 miliar itu kucurkan dua jenis dana  perjalanan dinas.Untuk kucuran Sekertariat DPRD Kota Ambon sebesar Rp.4 miliar dan  Sekertariat Kota  Ambon sebesar Rp.2 miliar.

Diketahui anggaran yang dipakai tersebut tidak sesuai laporan pertanggungjawaban.Yakni terdapat sebanyak 114 tiket yang diduga fiktif pada Sekertariat DPRD Kota Ambon,dari ratusan tiket perjalanan palsu itu menyebabkan kerugian sebesar Rp.307 juta lebih.Sementara pada Sekertariat Kota Ambon terdapat tiket 100 perjalanan dinas fiktif yang tidak terdaftar pada maskapai penerbangan.kemudian ratusan tiket palsu itu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 343 juta.(MR-07).

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *