by

BNPB Tantang Komitmen Kepala Daerah Integrasikan RPB Dalam APBD

-Maluku-212 views

AMBON,MRNews.com,- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI menantang kepala daerah di Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana (RPB) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota masing-masing.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI Raditya Jati katakan, saat ini 34 provinsi di Indonesia sudah memiliki rencana penanggulangan bencana.

Namun dari 514 Kabupaten/Kota, yang memiliki kajian resiko bencana baru 50 persen lebih atau kurang lebih 250-an Kabupaten/Kota.

“Yang menjadi PR kita sekarang adalah turunan dari kajian resiko bencana itu menjadi RPB untuk dituntaskan 250-an daerah. Artinya, menjadi komitmen kepala daerah mengintegrasikan RPB dalam APBD mereka termasuk anggaran,” tandas Raditya di Ambon, Kamis (14/10).

Sebab dalam proses kedepan, kata Raditya, harapannya saat memasuki Indonesia emas tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana.

Maka itu perlu ada perencanaan matang oleh daerah per 5 tahun, dalam rencana nasional penanggulangan bencana yang sudah terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

“Sangat penting dukungan dan komitmen daerah dengan acuan desentralisasi. Tantangan kita sekarang bagaimana era desentralisasi ini, komitmen kepala daerah, pemerintah daerah memiliki perencanaan yang sifatnya multidimensional, termasuk isu kebencanaan,” terangnya.

Semua itu, berangkat dari adanya Peraturan Mendagri (Permendagri) nomor 101/2018 tentang standar pelayanan minimum daerah, salah satunya adalah informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat terkait informasi kebencanaan yaitu termasuk kajian resiko dan informasi resiko kebencanaan yang ada di daerah.

Serta bagaimana kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan ketika terjadi bencana, bisa diselaraskan secara efektif dan baik.

“Dengan standar pelayanan minimum itu, harapannya setiap daerah, desa memiliki perencanaan lebih baik,” pungkas mantan Kapusdatin BNPB RI itu disela seminar internasional literasi sejarah kebencanaan hari kedua. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed