Bertemu Honorer K-II, Walikota : Mari Saling Dukung & Berdoa

AMBON,MRNews.com,- Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, didampingi Sekretaris Kota Ambon, A.G. Latuheru dan Kepala Badan Kepegawaian-Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon, Benny Selanno menjawab keresahan ratusan honorer kategori II (K-II) Kota Ambon dengan bertemu mereka di Gedung Xaverius, Jumat (1/3/19) guna menjelaskan tentang tuntutan yang mereka sampaikan, di Balaikota saat aksi demo, Rabu (28/2/19), salah satunya keinginan untuk segera diangkat jadi ASN.

Dalam pertemuan tersebut, Walikota menyatakan, pemerintah kota Ambon tidak diam terhadap nasib honorer K-II yang jumlahnya kurang lebih 464. Namun, karena juga berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat, yang memiliki domain utama tentang kepegawaian sehingga harus dilakukan penyesuaian, termasuk kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Mari kita saling dukung serta mendoakan. Protes sana-sini tidak ada pengaruhnya, karena ini masalah nasional, semua daerah pun sama dengan di Kota Ambon. Saya tidak akan biarkan saudra-saudara menderita. Tapi memang, bicara PNS/ASN ini tidak mudah. Dulu penerimaan dilakukan oleh daerah, sekarang tidak karena kebijakan sudah sudah sentralistik, pengendalinya di pusat. Daerah hanya ajukan kebutuhan. Kita sabar saja menunggu keputusan Pempus,” ujar Walikota dihadapan ratusan honorer K-II.

Dikatakan Walikota, kebijakan secara nasional K-II ini adalah pegawai honor yang tidak didanai APBD. Tetapi digaji institusi masing-masing. Karenanya, dari hasil perjuangan seluruh daerah, KemenPAN-RB, BKN dan Kemenkeu sepakat mengatasi masalah ini, dengan merekrut P3K. Adapun seluruh persyaratan sama dengan ASN, bisa sekolah lanjut, naik pangkat, dipromosi cuma bedanya P3K tidak terima pensiun. Dimana tahap pertama, kementerian memprioritaskan penyuluh pertanian, guru dan tenaga kesehatan. Nanti tahap kedua, akan dilihat mana lagi yang direkrut.

“Untuk penyuluh pertanian, ada 9 orang lolos P3K, itu yang saya sudah usul ke Jakarta. Maka dalam waktu dekat, saya juga akan bicara dengan kementerian, bagaimana status lainnya. Karena kementerian menghendaki, supaya P3K dibayar dari APBD. Tapi seluruh daerah tolak. Alasannya, kalau sama dengan ASN, kenapa harus dibayar daerah, tapi APBN. Lalu, setelah ada formasi berikut, harus lewat mekanisme tes. Kita berupaya yang sudah lulus bisa diterima semua. Tapi kalau tes, kita tidak bisa buat apa-apa, harus taat dengan kebijakan atasan. Tapi kita tetap berjuang,” jelasnya.

Maka nantinya pada 4 Maret, tambahnya, ada rapat kerja kepegawaian di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk seluruh Maluku. Sehingga kepala BKPSDM sudah ditugaskan untuk semua aspirasi mereka dicatat, lalu diperjuangkan disana. Bila perlu bentuk sebuah delegasi dari Maluku, lalu berangkat ke Jakarta memperjuangkan ini lagi. “Saya mau satukan persepsi mereka juga supaya mereka harus siapkan mental. Karena sudah ada kebijakan untuk pasti diterima. Maka harus berjuang sama-sama. Khan walaupun belum diangkat, tapi tetap kerja, honor. Masalahnya disitu,” beber Louhenapessy.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer K-II Kota Ambon, Hasyim Raidi tetap bersikukuh pada tiga tuntutan yang telah disampaikan agar bisa diperjuangkan pemerintah kota ke pusat, bersama DPRD dan forum. “Masa teman-teman kami sebelumnya bisa diangkat jadi ASN, kenapa kami tidak. Tetap tujuan kami ASN. Kami tolak P3K, karena P3K bukan solusi. Kalaupun terpaksa dengan P3K, kami minta direkrut semua bukan saja tiga komponen, ada pula operator dan tata usaha. Karena kami berjuang dari awal sama-sama,” harapnya. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *