by

Bermain Dengan DD, Gubernur Ancam Penjarakan Kades

-Maluku-1,644 views

AMBON,MRNews.com,- Gubernur Maluku Murad Ismail warning keras kepada 1198 desa dan negeri di Provinsi Maluku yang mengelola Dana Desa (DD). Murad mengancam, jika kepala desa atau raja bermain-main dengan DD yang didapat, dirinya tidak segan-segan untuk penjarakan tanpa kecuali.

“Saya ingatkan, tidak ada main-main dengan dana desa. Siapapun pejabat desa yang bermain dengan dana desa, siapapun dia, saya penjarakan. Tidak ada alasan apapun,” ungkap Gubernur kepada awak media disela-sela rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan DD tahun 2020 melibatkan DP3MD dan kepala desa/raja se-Maluku di Islamic Center-Waihaong, Selasa (25/2/2020).

Warning mantan Kapolda Maluku itu berangkat ketika dirinya bertemu Menteri Desa dan PDTT di Jakarta, bahwa untuk DD di Maluku dikatakan penyerapannya sangat rendah. Apalagi dari laporan, ada 1114 desa/negeri yang tersangkut masalah DD di Maluku dan 25 kepala desa/raja diantaranya sudah masuk penjara.

“Kalau kemarin kita mau usut yang sebenarnya, banyak orang masuk penjara. Sekarang, penyaluran DD tidak langsung ke kas desa. Jadi sudah tidak lagi tersangkut di masalah bupati/walikota. Laporan penyerapan DD 2019 belum sampai ke saya. Tapi laporan tadi, 1114 desa yang tersangkut masalah DD, 25 kepala desa yang sudah dipenjara. Selanjutnya nanti kita cek lagi,” ujarnya.

Maka kata Murad, dirinya melakukan penandatanganan MoU dengan Kapolda dan Kajati Maluku. Tujuannya agar Kapolda bisa dorong Kapolres, Kajati dorong Kajari awasi DD jangan sampai disalahgunakan kepala desa/raja.

“Kalau ada salah gunakan pun, amanat saya di pembukaan tadi jelas jangan langsung diproses. Beritahu kepada kita biar kita kasih turun Inspektorat utnuk mengecek secara jelas. Sebab Maluku ini lebih suka pencegahan daripada kita Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan sebagainya. Itu khan nanti, menimbulkan kerugian negara,” ulas mantan Dankor Brimob.

Pasalnya, lanjut Murad, DD yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk provinsi Maluku lebih besar dari APBD yakni 4 triliun lebih. Dimana satu desa bisa mendapat 2 miliar lebih, belum ditambah alokasi dana desa (ADD) dan segala macam. Sehingga upaya pemerintah daerah untuk menjaga juga ADD jangan sampai disalahgunakan dan tidak diberi full.

“Pendampingan-pendampingan selama ini dilaporkan kepada saya oleh kepala desa, ini pendampingan yang dilakukan tidak nothing to lose, tidak mau membantu desa secara baik. Mau bikin sesuatu harus bayar dulu, 3-5 juta baru jalan. Perilaku ini merusak. Padahal pendamping itu ASN yang sudah punya gaji,” bebernya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed