by

Belum Miliki Ijin, Pengadilan Tolak Gugatan Pemilik TV Kabel Putri

AMBON,MRNews.com.- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku terus meningkatkan tindakan pengawasan dan penegakan aturan dalam penyiaran . Hal tersebut dilakukan agar negara tidak dirugikan akibat banyaknya usaha penyiaran yang tidak memiliki izin.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku, Mutiara D.Utama, S.Sos, M.I.Kom mengatakan jika aturan dalam penyiaran ditegakkan dan para pelaku usaha penyiaran taat maka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan meningkat.

Untuk diketahui, bahwa saat ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Lembaga Penyiaran di Provinsi Maluku tergolong terendah kurang lebih 2 miliar/tahun dan jika aturan penyiaran ini ditegakkan maka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan meningkat menjadi lebih dari Rp 5 Miliar / tahun dari Lembaga Penyiaran.

“Pada hari Selasa, 22 Maret 2022, Pengadilan Negeri Ambon telah memutuskan menolak gugatan Philipus Chandra Hadi, Pengusaha TV Kabel Putri yang sampai saat ini belum memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)” urai Mutiara melalui siaran pers yang diterima mimbarrakyatnews.com , Kamis (24/3).

Seperti yang diketahui, Philipus Chandra Hadi pada tanggal 9 November 2021 menggugat melalui Gugatan nomor 266/Pdt.G/2021/PN Ambon.

KPID Maluku digugat atas pernyataan KPID Maluku bahwa TV Kabel Putri belum memiliki IPP. Selama proses pengadilan terungkap bahwa TV Kabel Putri bukanlah cabang dari PT. AMBOINA MULTIMEDIA seperti yang selama ini diakuinya.

Saat ini juga KPID Maluku masih menunggu perkembangan Laporan Pengaduan KPID Maluku kepada Kapolda Maluku dengan Nomor Pengaduan: 95/A.1.KPID Maluku/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Temuan KPID Maluku atas Barang Sitaan Polisi yang digunakan oleh Tersangka Pemilik TV Kabel dan Ancaman pembunuhan kepada Komisioner KPID Maluku.

Hingga siaran pers ini dikeluarkan belum ada Informasi apapun apalagi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) KPID Maluku dari pihak Polda Maluku.

Sedangkan Laporan Pengaduan KPID Maluku ke Direktorat Kriminal Umum terkait Ancaman Pembunuhan oleh Philipus Chandra Hadi dan Istrinya sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat Krimum Polda Maluku dan saat ini KPID Maluku menunggu perkembangan hasil penyidikannya.

“Ini terasa aneh karena Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku selalu menolak memberikan laporan perkembangan hasil penyidikan atas lporan pengaduan KPID Maluku NOMOR 95/A.I.KPID MALUKU/XII/2021. SP2HP yang adalah hak pelapor (KPID Maluku” demikian Mutiara.(MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed