Belum Ada Perda, Operasi Justitia Ditangguhkan

AMBON,MRNews.com,- Kota Ambon belum memiliki peraturan daerah (Perda) tentang operasi Justitia. Karena itu memang operasi Justitia oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ambon sebagai pihak berwenang belum bisa dilakukan karena Justitia tentu melibatkan berbagai instansi-instansi vertikal lainnya, seperti pihak kepolisian selain Satpol PP. Apalagi Justisia berarti segala sesuatu yang tidak lengkap akta kependudukan maka akan tindak ditempat.

“Justitia itu bukan katong turun begitu saja, namanya Justitia berarti Juru, Sita dan Tindak. Jadi artinya katong ketika tahan orang seng memiliki KTP konsekuensinya apa, dendanya apa menyangkut itu. Misalnya kalau tidak memiliki dokumen kependudukan, konsekuensinya orang itu harus diapakan, ditampung atau dikembalikan. Persoalannya karena kita belum ada Perda,” tandas Kepala Disdukcapil Kota Ambon, Marcella Haurissa kepada media ini di ruang kerjanya, Kamis (11/7/19).

Diakui Haurissa, pihaknya memang sementara merancang atau menyusun draft Ranperda tentang operasi Justitia. Tak saja Perda, harus juga memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang hingga saat ini di Disdukcapil belum ada. Kecuali diambil dari Satpol PP yang sudah PPNS. Tapi sebelum implementasi itu, Disdukcapil akan melakukan yang namanya penertiban penduduk. Dimana sudah masuk mulai dari pendataan untuk warga di kawasan lokalisasi tanjung Batumerah dan nanti ke kawasan lain. Hanya memang, di tahun anggaran ini tidak punya kegiatan baik Justitia maupun penertiban.

Disdukcapil juga sebutnya, welcome ketika DPRD sangat menopang dan mendukung Disdukcapil dalam melakukan operasi Jusititia itu. Dan ketika perangkat hukum siap, maka Disdukcapil pun siap untuk Justitia karena efek-efek hukumnya banyak. Sementara penertiban penduduk harusnya minimal setiap dua tahun sekali dilakukan.

“Di tahun ini tidak punya anggaran, nanti di tahun depan baru dikasi masuk. Untuk tahun 2020 baru kita ada penertiban penduduk rutin. Karena misalnya sekarang tangkap orang, mau taruh dimana. Apakah kita ada penjara, ataukah dikasi pulang dengan dana apa dan sebagainya. Itu yang harus dipikirkan dan tuangkan didalam Perda. Kalau Justitia belum bisa, kecuali kita penertiban penduduk,” tukas Haurissa lagi.

Operasi Justitia memang diakui Haurissa menjadi tugas rutin Disdukcapil, dan bukan soal sulit tidaknya. Hanya harus ada payung hukum jelas sehingga ketika dilakukan penindakan dan aturannya ada, orang yang ditindak tidak akan komplain. Pihaknya lantas mengharapkan adanya dukungan komisi I DPRD Kota Ambon khususnya untuk penyusunan Ranperda tentang operasi Jusititia.

“Katong sementara membuat draft. Kalau sudah, katong akan berkonsultasi dengan bagian hukum untuk progress selanjutnya. Untuk tahun ini memang sama sekali katong punya anggaran untuk penyusunan Perda tidak terakomodir dalam APBD. Nanti tahun 2020. Sementara itu khan katong bisa jalan penertiban, karena penertiban merupakan kita punya Tupoksi,” kuncinya. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *