by

Banggar Dinas Luar, Gedung DPRD Ambon Sepi Bak “Kuburan”

AMBON,MRNews.com,- Sebagian besar anggota DPRD kota Ambon yang masuk dalam Badan Anggaran (Banggar) sejak Minggu (12/9) kembali melakukan perjalanan dinas keluar daerah di kawasan Jabodetabek hingga sepekan.

Perjalanan itu merupakan kedua kalinya dalam kurun waktu tak kurang dari dua bulan, setelah pertama terjadi akhir Juli lalu ke Ternate, Maluku Utara sebelum akhiri masa sidang III tahun sidang 2020/2021.

Dari informasi yang dihimpun, Banggar DPRD yang dinas luar terdiri dari tiga pimpinan DPRD, perwakilan tiap fraksi dua hingga tiga orang, minus utusan fraksi Demokrat yang kabarnya “tidak diijinkan”, serta pimpinan komisi.

Seiring itu, pantauan Mimbar Rakyat, selama tiga hari sejak Senin hingga Rabu (15/9), tidak ada satu pun aktivitas yang dilakukan pimpinan komisi dan anggota DPRD yang tidak berangkat.

Apakah untuk membahas surat-surat masuk masyarakat maupun mengejar pembahasan Ranperda yang belum kunjung tuntas. Sama sekali tidak ada. Gedung Rakyat yang berlokasi di Belakang Soya pun bak “kuburan”, sepi seperti pepatah “hidup segan, mati tak mau”.

Aktivis pemuda Ambon Christian Sea mengkritisi apa yang dilakukan DPRD itu. Menurutnya, keseringan DPRD dinas luar daerah bukan lagi cerita usang, karena sudah jadi budaya wakil rakyat diseantero Indonesia termasuk Kota Ambon.

Meski begitu, pimpinan DPRD dan pimpinan komisi mestinya bijak. Dengan dinas keluar daerah dan meninggalkan DPRD sepi agenda. Padahal banyak surat masuk dari masyarakat, aspirasi dan Ranperda yang harus digenjot agar tuntas segera.

“Kan tidak semua 35 anggota DPRD berangkat. Anggota yang tinggal seharusnya bisa bijaki melakukan rapat terbatas. Agar DPRD tidak sepi sebagaimana yang dibahasakan seperti kuburan. Namun juga kalau tidak ada memo dari pimpinan, sama juga,” jelasnya via seluler, Rabu.

Kekesalan sepinya aktivitas dan agenda pun diungkap internal DPRD, baik anggota maupun pegawai sekretariat.

“Tiga hari ini kita datang tapi sama sekali tidak ada agenda. Padahal pimpinan komisi lain ada yang tinggal, kan bisa disiasati. Juga tidak ada arahan dari pimpinan yang berangkat, bagaimana,” sesal anggota DPRD yang enggan namanya dipublish.

Senada, salah satu pegawai sekretariat mengaku, ada masyarakat yang masukan surat. Maka sebelum perjalanan dinas keluar daerah, ketua Pansus dan pimpinan komisi semestinya mendudukan dulu agenda.

“Pimpinan komisi kan ada tiga. Satu berangkat kan sisa dua. Berarti bisa lakukan aktivitas seperti biasa, bahas surat masuk. Kan surat amat banyak. Sayang juga, karena masyarakat selalu datang dan telepon tanya, katong seng bisa jawab, sebab kebijakan ada di pimpinan,” akunya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed