AMBON,MRNews.com.- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku Anos Yeremias menilai pemerintahan Daerah (Pemda) Provinsi Maluku yang dipimpim Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Nataniel Orno merupakan pemerintahan paling terburuk jika dibandingkan dengan pemerintahan daerah sebelumnya.
“Kami bersyukur, walaupun terlambat, tapi Pemda dapat melakukan kewajibannya dengan menyampaikan dokumen KUA-PPAS APBD 2024 dari pada tidak sama sekali” kata Yeremias.
Keterlambatan penyampaian KUA-PPAS APBD 2024 menurut Yeremias karena diduga ada unsur kelalaian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Karena itu diharapkan dalam proses rapat bersama diharapkan Sekda Maluku sebagai ketua TAPD tidak keluar daerah.
“Agar rapat bersama berjalan baik, kami minta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai ketua TPAD untuk tidak meninggalkan daerah,” tegasnya, Jum’at (17/11).
Diakhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2019 – 2024 yang akan berakhir 31 Desember 2023 mendatang, diharapkan KUA-PPAS dapat menggambarkan Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang sudah disampaikan dalam masa-masa kampanye yang juga dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Karena nantinya kita juga akan berhadapan lagi pada saat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir masa jabatan . untuk itu di penghujung masa jabatan ini , minimal Visi dan Misi yang belum sempat di laksanakan tergambar dalam APBD tahun 2024,” tutupnya. (MR-01)
Comment