AMBON,MRNews,com.- Anggota DPRD Maluku Fauzan Alkatiry menegaskan sebagai anggota DPRD Maluku mesti serius membahas penanganan COVID-19 sekaligus mesti ada transparansi dari pihak rumah sakit terkait penanganan pasien COVID-19 maupun pasien umum sekaligus tranparansi penggunaaan anggaran.
Mengingat cukup besar anggaran yang sudah digelontorkan.
“Mesti ada transparansi dari pihak rumah sakit baik itu terkait penanganan pasien COVID-19 maupun pasien umum. Ini perlu ada keterbukaan karena masyarakat menunggu kerja kami” tegas Alkatiry, di DPRD Maluku, Senin, (8/6). 
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting disaat masyarakat memerlukan informasi yang benar . Ditegaskan, disisi lain, adanya pemberitaan penolakan pasien umum di rumah sakit perlu direspon sehingga tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.
Hal yang sama juga ditegaskan anggota DPRD Maluku Edison Sarimanella yang mempertanyakan biaya rapid test yang dinilai terlalu mahal bagi golongan masyarakat kecil.
Ditegaskan, Dinas Kesehatan maupun pihak rumah sakit swasta mesti terbuka agar masyarakat paham.
“Biaya rapid test terlalu mahal bagi golongan masyarakat kecil. Karena itu harus ada keterbukaan terkait biaya rapid test baik itu bagi pasien maupun pelaku perjalanan” ujar Sarimanella.
Ketegasan terkait biaya rapid test juga dikatakan anggota DPRD Maluku Hengky Pelatta. Menurutnya, dengan 50 persen anggaran yang dipakai untuk penanganan COVID-19 maka mestinya tidak ada keluhan masyarakat terutama dalam penanganan COVID-19.
“Kita juga perlu keterbukaan dari pihak rumah sakit apakah sudah menerima bantuan APD maupun anggaran dari gugus tugas COVID-19” ujarnya. MR-01)
Comment