AMBON,MRNews.com,- Polda Maluku akan melaksanakan operasi Mantap Brata, pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ribuan personel gabungan pun akan dikerahkan untuk mengamankan pesta demokrasi yang aman dan damai di Maluku.
Hal itu disampaikan Wakapolda Maluku Brigjen Pol Stephen Napiun saat menghadiri dialog “Maluku Bacarita” tentang pelaksanaan Pemilu aman dan damai di Maluku di Studio TVRI Maluku, Jumat (29/9).
Diskusi itu juga hadirkan Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Syafrial, Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun, dan Kepala Kesbangpol Maluku, Daniel Eduard Indey.
“Jelang Pemilu serentak di tahun 2024 nanti Polda Maluku telah menyiapkan rencana operasi dan akan menurunkan 5092 orang personel Polda Maluku bersama peralatan. Personel akan bertugas di lapangan baik dalam pengamanan di TPS maupun pengawalan kotak suara dan kegiatan lain berkaitan pelaksanaan Pemilu,” jelasnya.
Menjelang Pemilu, Wakapolda juga mengaku akan melaksanakan cooling system yang didukung Kodam XVI/Pattimura bersama semua unsur terkait lainnya.
“Cooling system bertujuan agar situasi jelang pemilu dapat aman dan tenang sehingga tiba pada saatnya nanti pelaksanaan pemilihan umum serentak situasi di wilayah Maluku ini kami harapkan tetap aman dan damai,” jelasnya.
Brigjen Stephen mengaku meski dengan keterbatasan personel, namun Polda Maluku akan tetap bekerja secara maksimal dalam mengamankan Pemilu 2024.
“Kami akan tetap bekerja maksimal dalam pengamanan karena juga akan melibatkan personel Kodam Pattimura sebagai mitra kerja yang nantinya akan ditempatkan bersama sebagian personel dari Polda Maluku sebagai pasukan pemukul yang siap kami gerakan apabila terjadi konflik saat pelaksanaan Pemilu nanti,” ungkapnya.
Terkait potensi konflik di beberapa titik rawan saat Pemilu serentak, Brigjen Napiun mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan.
“Kita juga telah melakukan sosialisasi bersama masyarakat dengan harapan peran masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang aman damai,” katanya.
Ditekankan pula terkait netralitas personel Polri di wilayah Maluku dalam pelaksanaan Pemilu serentak nanti. Ia menegaskan setiap anggota polri tidak terlibat dalam politik praktis. Bahkan siapa yang melanggar akan diberikan tindakan tegas.
“Ketentuannya sudah sangat jelas, anggota Polri dilarang terlibat dalam politik praktis. Kami juga akan lakukan penarikan personel ke Polda Maluku bagi yang saudara atau keluarganya ikut caleg. Ini sebagai langkah pencegahan karena bisa jadi tuntutan keluarga atau sebagainya bisa membuat yang bersangkutan tidak netral,” tegasnya.
Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun, meminta seluruh masyarakat untuk dapat ikut mewujudkan Pemilu yang damai di wilayah Maluku.
“Kami sebagai penyelenggara sangat berharap dukungan masyarakat Maluku dan semua pihak untuk bisa mewujudkan Pemilu aman dan damai. Dengan Pemilu aman dan damai dapat kita jadikan alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kita dalam membangun bangsa,” pintanya.
Kubangun juga berharap peran maksimal TNI dan Polri dalam mendukung proses pelaksanaan Pemilu, yang dimulai dari proses distribusi surat suara hingga pada pengamanan TPS maupun semua kegiatan terkait lainnya.
“Saat ini kami bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah melakukan kegiatan di lapangan dengan baik sebagai wujud sinergitas kita. Kita sudah punya banyak pengalaman di Pemilu masa lalu,” tandasnya.
Senada dengan Wakapolda, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial, mengaku pihaknya juga akan tetap netral dan tidak berpihak kepada siapapun.
“Kami TNI akan tetap netral dan selalu siap kapanpun dibutuhkan rakyat. Kodam XVI/Pattimura nantinya saat pelaksanaan Pemilu akan menurunkan personel sebagai perbantuan sebanyak 1800 personel,” ungkapnya.
Ribuan personel TNI akan dikerahkan di wilayah hukum Polda Maluku dan Maluku Utara. Ini merupakan wujud sinergitas kami bersama Polda, KPU dan semua unsur terkait dalam pelaksanaan Pemilu 2024, agar dapat berjalan aman dan lancar.
“Sejak awal saya menjabat di Maluku ini saya sudah sampaikan kepada jajaran bahwa kita TNI harus netral dan itu harga mati. Siapapun yang terpilih itulah hasil dari Pemilu yang dilaksanakan,” jelasnya.
Pangdam juga berharap adanya pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Ini bukan saja menjadi tanggungjawab KPU bersama TNI Polri namun semua unsur terkait.
“Pendidikan politik yang baik kepada masyarakat sangat penting agar jangan sampai karena kepentingan politik segelintir orang atau kelompok lalu merusak semua tatanan adat dan budaya hidup orang basudara di tanah Maluku ini,” pintanya. (MR-02/Polda)
Comment