Akademisi: Ada Plus Minus Sistem Zonasi Dalam PPDB

AMBON,MRNews.com,- Setiap kebijakan pemerintah pusat pasti sudah didasari oleh kajian yang komprehensif menyangkut berbagai hal dan implikasi, termasuk tentang penerapan sistem zonasi (wilayah tempat tinggal) dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020.

Akademisi FKIP Universitas Pattimura (Unpatti), Falantino Eryk Latupapua menilai sistem zonasi ini bagus, tapi ada banyak catatan-catatan lain yang perlu diperhatikan dan dievaluasi oleh pemerintah. Dan sebaiknya menjadikan tahun ajaran 2019/2020 sebagai ujicoba terhadap sistem ini. Sebab kebijakan yang dijalankan secara nasional dan berdampak luas ke publik pasti memiliki plus minusnya.

“Saya tidak tahu sudah ada kajian lengkap atau belum, tapi sebaiknya ada ujicoba dulu. Misalnya tahun ini pemerintah menetapkan beberapa daerah yang menjadi sasaran ujicoba. Nanti dievaluasi lagi apakah pelaksanaannya mulus atau tidak, apakah ada masalah-masalah yang timbul karena pemberlakuan kebijakan ini. Kemudian dievaluasi. Kalau memang baik yah boleh dilanjutkan, tapi kalau masih kurang hendaknya dibenahi dulu,” tandas Latupapua kepada media ini di Ambon, Kamis (20/6/19).

Pasalnya selain sebagai akademisi, Latupapua mencontohkan, dirinya juga selaku orang yang memiliki anak dan ingin anak bersekolah di sekolah favorit berbeda zonasi atas pertimbangan dan penilaian khusus. Namun karena sistem zonasi diterapkan pemerintah tentu juga menjadi perhatian.

“Beta tinggal di Halong, beta memilih sekolah berdasarkan banyak pertimbangan. Banyak faktor yang mendukung, diantaranya akreditasi, kemudian kualitas. Sebab kalau akreditasi sekolah bagus, otomatis asumsinya adalah semua standar pendidikan yang ada 8 itu terpenuhi diatas standar minimal. Sayang sekali jika siswa punya pilihan dibatasi dengan adanya sistem zonasi,” beber Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia itu.

Disamping menurutnya, sistem zonasi ini tidak masalah, karena alasannya juga mungkin untuk perimbangan, keamaman dan kenyamanan siswa, keadilan dan keseimbangan rekrutmen siswa. Dalam hal ini, siswa punya hak-hak untuk memilih, termasuk orang tua dibatasi.

“Dulu juga pernah ada kebijakan seperti ini, dimana kebijakan perpindahan pendidikan sudah ada sistem rayon. Misalnya, masuk SMP Negeri 6 harus SD tertentu yang telah ditentukan dan sebagainya. Tapi yang memang berdasarkan tempat tinggal/zonasi baru pertama kali dilaksanakan tahun ini, dan tentu menjadi perhatian dan evaluasi,” tukas Latupapua.

Dengan presentase dalam PPDB dengan sistem zonasi 90 persen, 5 persen siswa berprestasi dan 5 persen siswa kurang mampu, dirinya percaya cukup adil karena mungkin pemerintah sudah mengkaji, memiliki alasan-alasan kuat sendiri, meski disisi lain menciderai rasa keadilan siswa dan orang tua untuk memilih sekolah berdasarkan keinginan dan juga alasan tertentu. Akhirnya orang tua dan anak tidak punya hak lagi memilih atau sebagai bagian dari hak mutlak itu untuk memilih berdasarkan kualitas sekolah atau ada sekolah tertentu dalam bidang-bidang unggulan yang siswa menyasar kesitu, tetapi karena zonasi tidak bisa menunjang.

“Misalnya beta punya anak ingin sekolah kejuruan musik, pariwisata tapi secara zonasi dia tidak bisa sekolah disitu karena tempat tinggalnya jauh dan ditolak. Itu khan jadinya tidak adil. Padahal pendidikan harus berbasis pada minat siswa. Siswa memilih untuk sekolah atau kuliah dimanapun sebaiknya berdasarkan apa yang paling senang dipelajari. Supaya juga menggairahkan siswa dalam belajar. Ada hal-hal itu yang menjadi semacam garis batas untuk memberangus kebebasan untuk memilih dan menempuh pendidikan berdasarkan minat, pilihan,” papar alumnus S2 ilmu budaya UGM Jogjakarta.

Bahwa juga ini cara pemerintah dengan menerapkan sistem zonasi untuk pembauran siswa agar tidak tersegregasi karena komunitas atau kelompok, tambahnya, mungkin salah satu alasan pula. Tapi untuk kasus-kasus provinsi tertentu yang lebih homogen tidak ada bedanya.

“Misalnya di Ambon, pusat kota didominasi oleh kelompok tertentu. Sementara masyarakat sudah tersegregasi berdasarkan agama yang dianut. Namun hal itu di kota Ambon tidak banyak berpengaruh. Sedangkan di daerah lain bisa saja berpengaruh tergantung publik memaknai dan menyikapinya,” kunci lulusan S1 FKIP Unpatti itu. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *