4 Maret, Rapat Kepegawaian di KKT Bahas K-II & P3K

AMBON,MRNews.com,- Tanggal 4 Maret 2019 nanti, direncanakan dilakukan rapat kepegawaian se- Provinsi Maluku di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang sebelumnya bernama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). Rapat tersebut salah satunya kemungkinan membahas nasib honorer kategori II (K-II) di semua kabupaten/kota dan kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Untuk Kota Ambon, Walikota Richard Louhenapessy telah tugaskan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Benny Selanno untuk mengikuti rapat itu. Sekaligus bisa menyampaikan aspirasi honorer K-II Kota Ambon dan diperjuangkan bersama kedepan.

“4 Maret nanti ada rapat kerja kepegawaian di KKT. Kepala BKPSDM sudah ditugaskan agar semua aspirasi honorer K-II dicatat, lalu diperjuangkan disana. Bila perlu bentuk sebuah delegasi dari Maluku, lalu berangkat ke Jakarta memperjuangkannya lagi. Saya mau satukan persepsi supaya mereka juga harus siap mental. Karena sudah ada kebijakan untuk pasti diterima. Maka harus berjuang sama-sama. Walau belum diangkat, tapi tetap kerja, honor. Masalahnya disitu,” beber Louhenapessy kepada awak media usai bertemu ratusan honorer K-II di Gedung Xaverius, Ambon, Jumat (1/2/19).

Namun demikian diakuinya, kebijakan nasional, K-II ini pegawai honor yang tidak didanai APBD. Tetapi digaji institusi masing-masing. Karenanya, dari hasil perjuangan seluruh daerah, KemenPAN-RB, BKN dan Kemenkeu sepakat mengatasi masalah ini, dengan merekrut P3K. Adapun seluruh persyaratan sama dengan ASN, cuma bedanya P3K tidak terima pensiun. Tahap pertama, kementerian memprioritaskan penyuluh pertanian, guru dan tenaga kesehatan. Nanti tahap kedua, akan dilihat mana lagi yang direkrut.

“Untuk penyuluh pertanian, ada 9 orang lolos P3K, itu yang saya sudah usul ke Jakarta. Dalam waktu dekat, saya juga akan bicara dengan kementerian, bagaimana statusnya. Karena kementerian menghendaki, P3K dibayar dari APBD. Tapi seluruh daerah tolak. Alasannya, kalau sama dengan ASN, kenapa harus dibayar daerah, tapi APBN. Lalu, setelah ada formasi berikut, harus lewat mekanisme tes. Kita berupaya yang sudah lulus bisa diterima semua. Tapi kalau tes, kita tidak bisa buat apa-apa, harus taat dengan kebijakan atasan. Tapi kita tetap berjuang,” jelasnya.

Bahkan sebagai Korwil APEKSI wilayah VI, tambanya, terhadap permasalahan ini, setiap kali diperjuangkan. Bahkan secara nasional pun, upaya tersebut dilakukan. Namun kembali lagi kepada pemerintah pusat. “Karena kebijakannya dari atas, maka yang bisa ubah juga, yah diatas,” demikian Walikota. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *