by

Komisi I Deadline Sinarmas Seminggu Tuntaskan Masalah Hak Karyawan

-Parlemen-334 views

AMBON,MRNews.com,- Komisi I DPRD Kota Ambon memberikan deadline waktu satu minggu kepada PT Sinarmas Multifinance Cabang Ambon untuk menuntaskan masalah kejelasan hak yang dilapor karyawannya Venty Nahumury ke komisi.

Ketua Komisi I DPRD Zeth Pormes mengaku, mediasi telah dilakukan pihaknya dalam rapat bersama antara pihak Sinarmas, pengadu dan kepala dinas tenaga kerja (Disnaker) Ambon Godlief Soplanit, Senin (27/7). Kasusnya, Venty (terlapor) bekerja sedari tahun 2015 dengan status tenaga kerja untuk waktu tertentu atau kontrak.

Kemudian diperpanjang kontrak kerja dua kali yaitu 2015-2017 pada tahap I dan diperpanjang lagi dari 2017-2019 tahap II, dengan total 4 tahun kerja. Tapi pada Februari 2020 Venty diberhentikan pihak Sinarmas tanpa alasan yang pasti atau ada surat pemberitahuan sebelumnya.

“Dia mengadu ke komisi dan kami coba mediasi. Kami mendengar laporan para pihak baik itu saudara Venty yang karyawan, Sinarmas serta Disnaker. Komisi selalu mendasari semua penyelesaian sengketa tenaga kerja dengan merujuk UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” tandas Pormes di DPRD.

Dimana UU tersebut pada pasal 59 ayat 1-7 lanjutnya, mengatur soal tenaga kerja dengan waktu tertentu. Mengisyaratkan perusahaan membuat kontrak waktu tertentu itu tiga tahun dan bila diperpanjang, waktunya hanya satu tahun. Sehingga kesimpulannya, Sinarmas telah melakukan dua atau bahkan tiga pelanggaran.

Pertama, Sinarmas memperpanjang kontrak Venty sudah melampaui batas UU 13/2003 pasal 59. Kedua, waktu kontrak berakhir pada tahap pertama, pihak Sinarmas tidak lagi menyuratinya tujuh hari sebelum waktu berakhir tapi langsung memperpanjang. Ketiga, setelah tahap kedua sampai 2019 seharusnya tujuh hari sebelum itu Sinarmas harus menyuratinya tapi juga tidak dilakukan.

“Maka apabila ayat 1-6 tidak dilakukan, dalam ayat 7 pasal 59 menegaskan maka demi hukum pengadu harus dikembalikan untuk bekerja dengan status tenaga kerja waktu tidak tertentu. Itu keputusan kami tadi berdasarkan hasil mediasi dan rujukan pasal 59 ayat 7 UU nomor 13/2003,” tuturnya.

Dikatakan, komisi memberi waktu seminggu Sinarmas Ambon berkonsultasi dengan pihak Sinarmas pusat dan yang mengawal seluruh proses itu Disnaker. “Nanti Senin depan kita undang lagi untuk meminta laporan hasil tindaklanjut terhadap keputusan rapat komisi yang merujuk UU tersebut,” terangnya.

Boy Handayani, Branch Manager Sinarmas Ambon mengaku, akan menjalani rekomendasi komisi I untuk ada mediasi dengan Disnaker dan terlapor. Hasil mediasinya nanti akan dibahas lagi dipertemuan minggu depan sesuai hasil rapat.

“Di sistem kita, terlapor kerja di tahap II 2017-2019 masuk kontrak kedua, sementara 2015-2017 kontrak pertama, istirahat sebulan terus diajukan lagi. Jadi bukan di PHK, tapi habis masa kontrak,” tegas Boy.

Soal hak karyawan yang harus didapat sudah terpenuhi oleh perusahaan jika disesuaikan dengan isi kontrak, Boy enggan beberkan. “Nanti bisa dijelaskan di kantor, kalau bapak/ibu ada waktu yah,” singkatnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed