by

Tarif Rapid Tes 150ribu Mengikat, Walikota: Lapor Bila Diminta Lebih

-Kota Ambon-204 views

AMBON,MRNews.com,- Tarif pemeriksaan Rapid tes telah ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 150 ribu. Penetapan tarif tersebut berlaku mulai 6 Juli 2020 dan sifatnya mengikat.

Surat edaran nomor HK.02.02/I/2875/2020 bahkan sudah dikirimkan Kemenkes ke seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi serta ketua organisasi bidang kesehatan seluruh Indonesia mengenai batasan tarif tertinggi pemeriksaan Rapid tes.

Walikota Ambon Richard Louhenapessy mengatakan, pemerintah kota (pemerintah kota) Ambon bertugas memberikan rekomendasi kepada instansi/fasilitas kesehatan mana saja yang bisa laksanakan Rapid tes. Hasil Rapid tes dari institusi yang direkomendasi itu dipakai sebagai pegangan, untuk warga jika melakukan perjalanan keluar.

“Kalau diluar institutusi yang ditunjuk tidak sah, itu ditolak, otomatis. Soal tarifnya pakai harga standar yang ditetapkan Kemenkes 150 ribu maksimal. Kecuali kalau masyarakat Rapid dalam kaitan dengan tracking oleh Pemkot gratis,” jelasnya kepada media, Kamis (9/7).

Pemkot menurutnya, tidak perlu lagi membuat surat edaran. Karena keputusan itu mengikat seluruh rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), wajib dilaksanakan.

Namun jika ada laporan pengaduan bahwa RS dan Fasyankes minta lebih dari harga standar yang sudah ditetapkan, barulah Pemkot akan berikan teguran dan tindakan. Karenanya masyarakat diminta pro aktif melapor.

“Jika masyarakat ada yang temukan atau saat pemeriksaan Rapid, diminta tarif tidak sesuai standar harga 150 ribu yang sudah ditetapkan, sampaikan laporan. Lapor resmi ke Pemkot. Nanti kita tindaklanjuti, panggil dan minta konfirmasi,” tukasnya di Balaikota.

Dari informasi yang didapat, RS Sumber Hidup misalnya masih terapkan tarif lama Rp 450-Rp 650 ribu. Alasannya, alat Rapid 87.500 dikirim dari Jakarta, belum ditambah PPn dan PPh. Lagipula mensejajarkan Indonesia Timur dan Barat mustahil karena soal akses.

“Lebih tinggi penggunaannya di pelaku perjalanan. Kami sediakan sebegitu kalau masyarakat membutuhkan oke. Kalau tidak setuju terserah tidak memilih kami. Beta sudah sampaikan di group Covid, RS swasta sulit terapkan tarif (150 ribu) itu, sulit,” ujar Direktur RS Sumber Hidup dr Heni Tipka di ruang kerjanya, Kamis siang. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed