by

Tak Maksimal, DPRD Maluku Setuju Pemberlakuan PSBB

-Parlemen-661 views

AMBON,MRNews.com.- Tidak maksimalnya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) selama 14 hari di Kota Ambon yang telah berakhir pada 1 Mei lalu memungkinkan dinaikan statusnya menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury usai rapat koordinasi dengan gugus tugas Pemprov Maluku terkait penanganan covid 19 atau corona mengatakan jika perlu dilakukan sosialisasi bagi masyarakat tentang usulan pemberlakuan PSBB di Kota Ambon.

“Sosialisasi penting bagi masyarakat tentang apa yang menjadi dasar usulan pemberlakuan PSBB di kota Ambon karena akan sangat berdampak dengan konsekwensinya jika memang pemberlakukan PSBB” ujar Wattimury di ruang Ketua DPRD Maluku, Senin (4/5).

Dikatakan, jika DPRD Maluku memberikan usulan bagi gugus tugas untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Ambon berkaitan dengan penerapan PSBB disertai dampaknya.

“Pemberlakuan PSBR dinilai tidak maksimal oleh karena itu pentingnya pemberlakuan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19,” jelas politisi PDI Perjuangan.

Karena itu, masyarakat diharapkan patuh dengan aturan yang dibuat pemerintah sehingga covid 19 bisa cepat berlalu. Disisi lain, perlu juga dilakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota yang lain tentang pengusulan PSBB di Kota Ambon.

Penting dilakukan agar tiap kabupaten/kota bisa mempersiapkan daerahnya jika Ambon dilakukan PSBB.

“Dengan pemberlakuan PSBB dengan segala konsekwensinya maka diharapkan mata rantai penyebaran Covid 19 bisa terputus. Karena itu, masyarakat bisa mawas diri dengan selalu menggunakan masker jika melakukan kegiatan di luar rumah,” tutupnya. (MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed