150 Huntara Bagi Korban Gempa Segera Dibangun

AMBON,MRNews.com,- Pemerintah provinsi (Pemprov) bakal segera membangun kurang lebih 150 hunian sementara (Huntara) bermodel barak bagi pengungsi korban dampak langsung bencana gempabumi 6,5 SR di kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Seram Bagian Barat (SBB) minus Kota Ambon. Pembangunan Huntara itu akan mulai dilakukan dalam masa transisi pemulihan selama 90 hari pasca tanggap darurat dengan sejumlah tahapan dan proses.

Pelaksana tugas Sekda Maluku Kasrul Selang menyebutkan, Pemprov tidak lagi memperpanjang masa tanggap darurat bencana yang berakhir hari ini 9 Oktober 2019. Karenanya, akan mulai memasuki transisi ke masa pemulihan selama tiga bulan atau 90 hari. Selain pemulihan psikologis atau trauma bagi masyarakat khususnya anak-anak korban gempa, pemerintah segera membangun Huntara bagi masyarakat korban langsung gempa yang rumahnya rusak berat dan sedang di Malteng dan SBB.

Karena itu sebutnya, pemerintah perlu lakukan penjajakan mulai dari identifikasi pengungsi yang benar dan korban langsung, lahan terdekat dengan camp pengungsi yang aman dan mudah dijangkau, komunikasi dengan pemilik lahan bila milik pribadi atau tanah adat. Dimana jumlah Huntara 150 yang akan ditinggali kurang lebih 12 KK untuk satu Huntara.

“Kita sementara hitung Huntara yang akan dibangun, kurang lebih 100-150. Tentu aksesnya di lokasi terdekat dan aman. Juga pendataan pengungsi dampak langsung jadi prioritas karena akan diberi kartu pengungsi. Huntara akan lebih baik dari tenda/terpal, sebab nanti kita buat dari kayu atau triplex secara layak yang bisa ditempati 12 KK untuk satu Huntara. Model seperti barak. Persoalan lahan pasti jadi perhatian kita sebab biasanya jadi kendala. Akan kita upayakan,” terangnya kepada awak media di posko penanggulangan darurat bencana Makorem 151/Binaiya, Selasa (8/10/19).

Karena masa pemulihan atau rekonstruksi selama 90 hari maka pihaknya menargetkan pembangunan Huntara rampung atau tuntas dalam 50-60 hari. Dimana dalam Huntara itu juga persoalan MCK, air bersih dan sanitasi menjadi perhatian termasuk kemungkinan membangun sekolah darurat di luar ruangan bagi kelancaran proses belajar mengajar.

“Satu Huntara memakan biaya kurang lebih Rp 400 juta. Tinggal dihitung saja untuk 150 Huntara. Intinya kita akan maksimalkan waktu yang ada itu supaya masyarakat bisa tinggal, tidak lagi di tenda pengungsian,” ungkap Kasrul. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *