by

Didemo HMI, DPRD : Kami Kawal Aspirasi

AMBON,MRNews.com,- Untuk pertama kalinya di tahun 2020, DPRD kota Ambon didemo. Aksi demo datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, Senin (13/1/2020). Mereka meminta DPRD sebagai wakil rakyat memperhatikan aspirasinya sebagai sosial control masyarakat tentang keberadaan Indomaret dan Alfamidi di Kota Ambon yang sudah meresahkan karena melebihi ketentuan.

Pasalnya Ambon adalah kota kecil dimana usaha-usaha kecil, menengah juga tumbuh. Serta rencana penutupan lokalisasi Tanjung Batumerah yang diharapkan segera dilakukan.

Aksi korps hijau hitam itu diterima Ketua DPRD Kota Ambon Ely Toisuta, Wakil Ketua Rustam Latupono dan sejumlah anggota DPRD di ruang rapat paripurna untuk mendengar aspirasi dan keluhan HMI. Setelah sebelumnya melakukan orasi di depan Baileo Rakyat Belakang Soya. DPRD pun berjanji meneruskan dan kawal aspirasi HMI ke pemerintah kota (Pemkot) Ambon.

“DPRD bukan pengambil kebijakan. Tapi lembaga legislatif yang mewakili suara dan aspirasi rakyat, dengan tiga fungsi utama yakni pengawasan, budgeting dan legislasi. HMI bagian dari masyarakat yang kita wakili, maka seluruh aspirasi sudah kami catat, tampung dan akan teruskan serta kawal ke Pemkot melalui komisi-komisi dalam kepentingan dengan pembangunan Indomaret dan Alfamidi serta penutupan lokalisasi Tanjung Batumerah,” ungkap Ketua DPRD Ely Toisuta.

Wakil Ketua DPRD Rustam Latupono menambahkan, kewenangan penutupan Tanjung Batumerah dan mengatur keberadaan Indomaret dan Alfamidi bukan DPRD, tapi Pemkot. Namun DPRD bisa mempressure hal itu agar menjadi perhatian Pemkot, sebagai bentuk monitoring dan tindaklanjut aspirasi rakyat.

“Penutupan Tanjung Batumerah sudah dijanjikan Pemkot segera, hanya soal waktu dan proses ke Kemensos yang masih jalan. Soal Indomaret dan Alfamidi, kami tidak dilibatkan dalam pembahasannya sehingga penuh domain Pemkot. Tapi aspirasi dan masukan semua sudah kita tampung dan akan kita kawal bersama,” jelasnya.

Sebelumnya, koordinator lapangan aksi Mukadam Rumasukun dalam orasinya meminta DPRD untuk menghentikan pembangunan Indomaret dan Alfamidi, karena sudah melebihi batas. “Kami kesini untuk mempertanyakan kepada DPRD, atas dasar apa sampai DPRD bisa menyepakati 60 gerai Indomaret dan 40 gerai Alfamifi,” ujarnya.

Mereka menilai, DPRD tidak mampu menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, karena menyetujui pembagunan Indomaret dan Alfamidi yang sudah merugikan masyarakat. Pasalnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 09 tahun 1995 Tentang usaha kecill Pasal 1 Ayat (4) yang menjelaskan bahwa iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian kesempatan yang sama dan dukungan berusaha seluas-luasnya.

“Dari UU diatas maka perlunya Pemkot dan DPRD kembali mengkaji ulang terkait izin pendirian dan pembangunan Gerai Indomaret dan Alfamidi di Ambon. Karena sesuai hasil riset kami terhadap hal tersebut sangat mematikan potensi ekonomi rakyat kecil yakni pedagang-pedangang lokal di kota Ambon, sehingga banyak keresahan yang dialami terhadap keberadan jaringan retail waralaba tersebut,” cetusnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed