DPRD Kota Ambon Dikritik Keras

AMBON,MRNews.com,- Anggota DPRD Kota Ambon dikritik keras. Kritikan datang dari Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Provinsi Maluku, lantaran dua bulan menjelang berakhirnya masa periode para wakil rakyat itu pada bulan September mendatang, mereka doyan untuk berpergian ke luar Kota Ambon. Agenda keluar pun beruntun. Publik lantas bertanya tindakan sang penyambung lidahnya di parlemen.

Terkini, Komisi II DPRD yang dikomandoi politisi NasDem, Jhony Mainake berangkat ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Tak diketahui pasti agenda ke SBB dalam rangka apa. Sementara Komisi I berkunjung ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan menemui Dinas Pariwisata Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berkaitan dengan hearing tentang pengelolaan destinasi wisata. Dua pimpinan DPRD pun turut serta bersama dalamn kunjungan ke kota Daeng itu. Bahkan beberapa hari sebelum dua komisi ini bertolak, Komisi III pun berkunjung ke Kota Ternate, Maluku Utara.

Sekretaris LAMI Maluku, Joses Josantos Walalayo kepada media ini menilai, keberangkatan wakil rakyat berjuluk “yang terhormat” itu secara beruntun, apalagi di akhir masa jabatan merupakan hal tak biasa. Sebab selain diagendakan diakhir masa jabatan tapi juga dipandang menghabiskan anggaran besar tiap keberangkatan. Dan bukan tidak mungkin itu menjadi waktu “refreshing” bagi para anggota sebelum ada yang berhenti di 16 September 2019 dan ada pula melanjutkan lima tahun kedepan hingga 2024.

“Sebagai bagian dari masyarakat Maluku dan kota Ambon, kalau kita pantau dari luar parlemen aktivitas pimpinan dan anggota DPRD kota Ambon dalam sebulan mereka berangkat bisa empat sampai lima kali. Itu terlihat dari bulan Juni hingga Juli 2019 ini. Belum lagi dihitung satu masa sidang kemarin dari Januari hingga Mei. Berangkatnya bergantian, ada yang agendanya terbuka ke publik dan juga tidak. Kecuali ada pemberitaan media. Ini tak biasa dan tidak boleh terjadi lagi kedepan. Apalagi di akhir masa kerja, pandangan publik bisa saja untuk refreshing. Meski dibalut agenda formal sehari ke pemerintah atau DPRD,” tukasnya, Kamis (11/7/19).

Tak hanya Walalayo, pemerhati sosial dan parlemen Maluku, Herman Siamiloy pun menganggap doyannya para wakil rakyat berangkat sebulan bisa tiga sampai empat kali apalagi di penghujung masa kerja sungguh tak patut, apalagi tanpa agenda jelas sebagaimana komisi II ke SBB dan Komisi III pekan sebelumnya ke Ternate. “Sebab tak dipungkiri, hal itu sudah menjadi “budaya” wakil rakyat dimanapun termasuk kota Ambon. Padahal, itu bisa saja dilakukan di kota Ambon, apalagi informasi dan teknologi sudah maju pesat. Harus dirubah gaya DPRD juga pemerintah kota kita, jangan mau bersaing. Tidak boleh. Masyarakat butuh perhatian dan anggaran,” tegasnya.

Sementara, Anggota komisi II DPRD kota Ambon, Saidna Azhar Bin Thahir saat dihubungi via WhatsApp perihal perjalanan komisi ke SBB dalam rangka apa, dia tak berkomentar panjang. “Tugas,” singkat politisi PKS. Pimpinan komisi II Jhony Mainake dan Zeth Pormes pun ketika dihubungi tak merespons. Adapun komisi I diketahui berada di Makassar dari postingan sang pendamping staf sekretariat DPRD.

Sedangkan dari data yang dihimpun media ini, pada masa sidang II tahun sidang 2019 selama bulan Juni-Juli bahkan Mei, terhitung berangkat berturut-turut; tiga Pansus ke beberapa daerah di pulau Jawa dan Jakarta, berikutnya tiga komisi konsultasi aspirasi masyarakat ke Kementerian, ketua-ketua fraksi dan pimpinan berangkat ke Bekasi studi banding pembahasan pertanggungjawaban APBD tahun 2018, pimpinan komisi dan pimpinan DPRD ke Semarang ikuti APEKSI, lalu berangkat “tak jelas” tiga komisi. Sebelumnya, ada berangkat khusus Aleg yang kalah di Pileg ke Jakarta selama 4 hari. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *